Wujudkan Good Governance, Pemkab Aceh Barat Kerja Sama dengan BPKP Aceh

Wujudkan Good Governance, Pemkab Aceh Barat Kerja Sama dengan BPKP Aceh
A A A

Meulaboh, acehnews.id -- Pemerintah Kabupaten Aceh Barat (Pemkab) melakukan perjanjian kerja sama dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Aceh dalam mengembangkan manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

"Perjanjian kerja sama tersebut tidak mengurangi kewenangan masing-masing pihak yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Bupati Aceh Barat, H Ramli MS dalam rilis yang diterima acehnews.id, Rabu 2 Juni 2021.

Dikatakan bahwa kesepakatan bersama ini mengingat Perwakilan BPKP Provinsi Aceh memiliki kemampuan teknis dalam bidang sistem pengelolaan keuangan, aset dan kinerja daerah, sistem pengelolaan keuangan desa, penyelenggaraan pengawasan, dan kewenangan dalam pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah.

Bupati Ramli MS mengharapkan Perwakilan BPKP Provinsi Aceh dapat memberikan asistensi dan bimbingan dalam rangka melaksanakan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang meliputi kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah, pengembangan dan implementasi teknologi informasi pada sistem akuntansi keuangan daerah dan aset daerah serta sistem pengelolaan keuangan desa.

"Juga penerapan dan pelaporan sistem kinerja Pemerintah Daerah, pengembangan dan penyelengaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penyelenggaraan pengawasan serta peningkatan kapasitas aparatur pengawasan intern pemerintah daerah," katanya.

Selain Pemkab Aceh Barat, BPKP Aceh juga melakukan penandatanganan kerja sama dengan seluruh bupati dan walikota serta seluruh inspektur se-provinsi Aceh tentang komitmen bersama rencana aksi pengawasan tahun 2021, yang dilaksanakan di Gedung serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Rabu, 2 Juni 2021.

Penandatanganan dilakukan oleh kepala perwakilan BPK Provinsi Aceh Indra Khaira Jaya, disaksikan oleh Gubernur Aceh yang diwakili oleh Sekretaris Daerah dr Taqwallah, M Kes dan kepala BPKP Aceh Arief Agus, SE, MM, Ak, CPA.

Pada kesempatan tersebut Perwakilan BPKP Aceh juga melakukan Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) keuangan dan pembangunan tingkat Aceh bersama seluruh kepala daerah se-provinsi Aceh

Rakorwasin ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan perencanaan yang berkualitas untuk mewujudkan Aceh terbebas dari Korupsi dan kemiskinan.[]

Laporan: Marzan dari Aceh Barat.

Komentar

  Loading...