WALHI Aceh Nilai PK yang Diajukan BKPM Sarat Nuansa Politik

WALHI Aceh Nilai PK yang Diajukan BKPM Sarat Nuansa Politik
Ilustrasi tambang emas. [mongabay.co.id]
A A A

Banda Aceh, acehnews.id  -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh mengajukan  kontra memori Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung untuk menjawab memori Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia atas putusan perkara kasasi terkait gugatan izin PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) oleh WALHI dan masyarakat Beutong Ateuh Banggalang, melalui putusan nomor 91 K/TUN/2020, tanggal 14 April 2020.

Pada pengajuan yang diajukan tanggal 14 Desember 2020 itu, BKPM RI berpendapat ada tiga alasan utama sebagai dasar pertimbangannya.

Pertama, majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan objek sengketa. Kedua, Hakim keliru dalam mempertimbangkan tanggung gugat objek sengketa, terkait kewenangan BKPM RI dalam penerbitan izin. Ketiga, keliru dalam menerapkan hukum khususnya dalam pertimbangan pasal 150 ayat (2) UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), BKPM RI berpendapat izin yang diterbitkan tidak bertentangan dengan UUPA meskipun berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).

Dalam siaran pers nya hari ini, Rabu, 13 Januari 2021, Direktur Eksekutif Walhi Aceh Muhammad Nur menjelaskan berdasarkan kajian pihaknya, seluruh dalil yang menjadi uraian pemohon PK, tidak lain merupakan dalil yang telah diperiksa, diadili dan diputuskan oleh tiga tingkatan pengadilan yaitu Pengadilan TUN Jakarta, Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

"Tidak terdapat dalil baru yang menguatkan dalil-dalil Memori PK Pemohon, seluruhnya merupakan copy-paste dari berkas-berkas sebelumnya," ujar Muhammad Nur.

Lebih lanjut M. Nur mengatakan pengajuan PK dinilai terlalu dipaksakan untuk mendalilkan unsur-unsur formil dalam perkara tersebut. Selain dari unsur formil termohon PK, sambungnya, juga telah mendalilkan setidaknya terdapat alasan diajukannya gugatan, sedangkan yang menjadi bahasan hanya unsur formilnya saja.

"Hal ini menunjukan bahwa BKPM RI mengajukan PK bukan karena dalil hukum akan tetapi lebih pada persoalan politik untuk kepentingan pembisnis. Seharusnya PK diajukan karena adanya bukti baru, bukan dengan alasan semata-mata kekhilafan hakim dalam memberikan putusan," terang M. Nur.

Aktifis lingkungan ini menambahkan, selaku sebuah lembaga Negara, BKPM dinilai sudah tidak lagi memperhatikan kepentingan masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup, sehingga dalam pandangannya BKPM lebih pada perpanjangan tangan perusahaan.

"Kami menilai bahwa BPKM tidak pernah mempelajari detail dokumen permohonan izin yang diajukan oleh PT Emas Mineral Murni," kata M. Nur

Direktur Walhi Aceh ini juga menerangkan tentang pembahasan AMDAL dilakukan di Kabupaten Nagan Raya, sedangkan Izin yang dikeluarkan BPKM berada dua kabupaten yaitu Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah.

"Untuk itu WALHI bersama mahasiswa dan masyarakatu Beutong Ateuh Banggalang terus mengawal kebijakan terkait ancaman Pertambangan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya," ujar M. Nur sekaligus menutup keterangannya.

Seperti diketahui, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan perkara kasasi terkait gugatan izin PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) oleh WALHI dan masyarakat Beutong Ateuh Banggalang, melalui putusan nomor 91 K/TUN/2020, tanggal 14 April 2020.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal dan mewajibkan tergugat mencabut keputusan Kepala BKPM RI Nomor 66/I/IUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untuk Komoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni tertanggal 19 Desember 2017, dan menghukum Termohon Kasasi I dan II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan.[]

Komentar

  Loading...