TKA & PLTU Meulaboh Unit 3 & 4

Oleh : Hamdani Bantasyam (Industrial Practitioner)

TKA & PLTU Meulaboh Unit 3 & 4
A A A

Tenaga Kerja Asing

DALAM menjalankan suatu bisnis, penggunaan Tenaga Kerja Asing bukan sesuatu yang haram asal sesuai dengan aturan main yang berlaku dan membawa manfaat bagi kita.

Sebagaimana kita tahu, pada beberapa bidang memang kita masih memerlukan keahlian dari para TKA, atau bisa saja TKA ada karena investasi/pendanaan/teknologi suatu proyek berasal dari negara tertentu sehingga mereka membawa tenaga ahli nya ke Indonesia.

Sangat perlu di tekankan bahwa Tenaga Kerja Asing yang boleh direkrut adalah yang berada di level tenaga profesional dengan keahlian khusus, bukan buruh kasar tanpa keahlian, ataupun mungkin keahlian TKA tsb sebenarnya masih bisa di gantikan tenaga lokal kita.

Aturan terbaru yang mengatur penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia adalah Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Di sana sudah di atur dengan baik terkait syarat2 yg harus di penuhi, baik bagi pemberi kerja maupun TKA itu sendiri.

Dan untuk mengawal proses pelaksanaannya, pemerintah juga sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Salah satu contoh syarat yg harus di penuhi pemberi kerja adalah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA yang dipekerjakannya.

Sedangkan syarat2 untuk TKA sendiri, juga sudah di atur ketat di UU No.13/2003, yang salah satunya tentang kewajiban "knowledge transfer" ke Tenaga Kerja Lokal.

PLTU Meulaboh Unit 3 & 4

PLTU unit 3 & 4, berkapasitas 2 x 200 MW, berlokasi di Meulaboh, Aceh Barat adalah pembangkit listrik milik swasta, atau lebih di kenal dengan sebutan Independent Power Producer (IPP).

Ini berbeda dengan PLTU unit 1 & 2 di Nagan raya, walau di bangun dengan pendanaan dari China & kontraktor dari China, tapi pembangkitnya adalah langsung milik pemerintah/PLN.

Pendanaan & pemilik dari PLTU unit 3 & 4 adalah konsorsium China Datang Overseas Investment, PT PP (persero) & PT Sumberdaya Sewatama (Trakindo Group).

Dalam project konsorsium seperti ini, umumnya anggota konsorsium membagi tugas, ada yang fokus di financial, pembangunan, dan juga operasi & maintenance.

Dan biasanya, karena teknologi pembangkit (boiler & turbin) dari china harganya hanya 1/3 di banding dari Jepang/Europe/US,  maka teknologi yang di pakai dari China, sehingga pihak chinalah yg bertugas sebagai tukang bangun, atau di kenal dengan istilah main EPC (Engineering, Procurement & Contruction).

Main EPC (EPC utama) ini lah yang di tunjuk resmi oleh konsorsium pemilik untuk membangun PLTU termasuk commisioning  sampai Commercial Operation Date (COD)/hand over.

EPC utama juga menunjuk sub EPC dan vendor vendor, baik besar maupun kecil, untuk membantu mereka & semua bertanggung jawab kepada mereka.

Selain menunjuk EPC utama, pemilik pembangkit (IPP) juga membentuk perusahaan khusus (PT Meulaboh Power Generation) yang nanti setelah proyek selesai, perusahaan tersebutlah yang melakukan atau menjalankan Produksi/ Operasi & Pemeliharaan pembangkit, di mana listrik yang di hasilkan akan di jual ke PLN sesuai Purchase Power Agreement (PPA).

TKA china ini yang saat ini datang ke lokasi proyek adalah mungkin bagian dari EPC utama / Sub EPC / Vendor, dan semuanya di koordinasi oleh China Datang Overseas, yg merupakan salah satu konsorsium pemilik.

Investasi & TKA

TKA di proyek PLTU Meulaboh unit 3 & 4 inilah yang menjadi isu hangat di media dan masyarakat Aceh saat ini, setelah masyarakat melihat, walau pandemi covid 19, mereka terus berdatangan, protokol kesehatan covid mereka juga abu abu dan yang mirisnya juga di temukan beberapa dari mereka menggunakan visa tourist bukan visa kerja.

Dengan Visa tourist, maka kewajiban2 sebagai TKA sangat mungkin tidak terpenuhi, misalnya tanpa upaya untuk "knowledge transfer".

Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa mereka bisa lolos dengan mudah?

Kalau saja Dirjen Tenaga Kerja di pusat dan konsorsium pemilik, sungguh2 berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Barat & Kabupaten Nagan Raya, tentu lolosnya TKA asal China yang tidak sesuai perpres & UU ketenagakerjaan-TKA, tidak akan terjadi.

Konsorsium yg wakili PT Meulaboh Power Generation harus melapor siapa TKA yang mereka datangkan dan pihak terkait (dari pusat sampai daerah) haruslah mengecek semua syarat tanpa kongkalikong, syaratnya sudah ada kok, tinggal check list saja.

Masih adanya yang lolos, menurut saya, kelengahan pusat dan juga dinas terkait di bawahnya, sehingga hal ini menyebabkan gejolak sosial masyarakat & merembet kemana mana.

Memang kita butuh investor, tapi aturan dan UU harus di patuhi & di laksanakan dengan sempurna.

Masalah2 sosial & image yang di timbulkan karena kurangnya kontrol ini bisa menyebabkan iklim investasi di Aceh menjadi seram & suram, menyebabkan proyek molor, adanya pihak2 tertentu yang memanfaatkan situasi dll.

Bagi para investor, perlu penghormatan terhadap lokal sebagai dasar utk sustainability-nya.

Tantangan & Solusi

Masalah kesenjangan eksekusi masih menjadi tantangan kita. Semua UU, aturan strategy dan goal semua sudah ada, tapi di level eksekusi kita masih tergopoh gopoh, sangat loyo.

Kita di indonesia termasuk aceh, tidak menghadapi masalah strategi, kita menghadapi masalah eksekusi! Goal yang jelas & disiplin akan sangat membantu meningkatkan standard eksekusi yang unggul.

Kita butuh pemerintah yang cepat & tegas dalam menjaga aturan &  eksekusi, juga investor yang tahu aturan main & mengikuti aturan tersebut. []

Komentar

  Loading...