Tiga Pemuda Ini Mogok Makan Tuntut Para Pihak Selesaikan MoU Helnsinki

Tiga Pemuda Ini Mogok Makan Tuntut Para Pihak Selesaikan MoU Helnsinki
Tiga pemuda melakukan mogok makan di DPRA tuntut implementasi MoU Helsinki
A A A

Banda Aceh, acehnews.id -- Sorot matanya tajam. Selembar kain hitam terikat di kepala menyatukan rambutnya yang agak ikal. Sesekali, asap putih berkandungan nikotin mengepul dari bibirnya. Di belakangnya terbentang spanduk putih berisikan coretan hitam berupa poin tuntutan. Di sebelah kanannya, terdapat tenda berwarna kuning tempat ia dan kedua temannya menginap untuk sementara waktu di gedung milik rakyat itu.

Selasa, 1 Desember 2020 di pelataran halaman gedung DPRA, acehnews.id menemui pemuda yang mengaku dari Peureulak, Aceh Timur itu baru saja usai 'melahap' informasi yang disajikan hari ini oleh sebuah surat kabar edisi cetak.

Laki-laki itu bernama Ichsan Kelda. Ia merupakan satu dari tiga pemuda yang sedang menggelar aksi mogok makan menuntut para pihak menyelesaikan butir-butir perjanjian damai Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki yang belum terimplementasikan. Perjanjian yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 tersebut, kini sudah berusia 15 tahun.

"Melihat realita di lapangan, masih banyak orang di kampung yang cari makan saja sulit. Hal ini dibuktikan dengan data statistik, Aceh termasuk salah satu provinsi termiskin di pulau Sumatera. Seandainya hak masyarakat sipil terpenuhi, dan poin-poin itu dijalankan, insya Allah masyarakat Aceh dapat hidup sejahtera sekarang," ucap Ichsan.

Ia menegaskan aksi yang dilakukan saat ini berangkat dari kesadaran sendiri dalam melihat kondisi objektif yang dialami masyarakat. Menurut Ichsan, realita yang telah dialaminya memaksa dirinya untuk berpikir tentang kontribusi apa yang bisa diberikan untuk menyampaikan hal tersebut kepada penguasa.

"Bahwa ada yang menuding aksi kami ini ditunggangi oleh satu kelompok atau ada kepentingan politisnya, itu sah-sah saja. Silahkan saja. Ini negara demokrasi. Namun kami tegaskan, benar aksi ini ditunggangi. Tapi ditunggangi oleh kepentingan rakyat," tegas mahasiswa Fakultas Teknik Unsyiah ini dengan semangat.

"Apa yang kita lakukan saat ini merupakan aksi spontanitas. Setelah melalui serangkaian pendiskusian, dan apa yang kita pikirkan sejalan, ya sudah kita jalan," timpal peserta aksi yang lain, Rafli Al Kausar, yang diamini oleh temannya Thariqul Fuad.

Ichsan melanjutkan ceritanya. Ia mengaku dalam menjalankan aksi ini bersama teman-temannya mendapat "restu dan dukungan" dari orang tua masing-masing.

"Spanduk itu kami beli dengan sumber daya sendiri bang. Soal aksi ini, kami juga memberitahu orang tua dan meminta restu dari orang tua. Alhamdulillah mereka mendukung. Tadi malam kita sempat video call dengan orang tua di kampung. Prinsipnya mereka menyerahkan apapun yang terbaik menurut kita, dan tetap berpesan agar menjaga diri," tukasnya.

Untuk sesaat Ichsan terdiam. Ia memasang kembali masker yang sedari tadi menempel di dagunya. Pandangannya nanar ke depan.
Saat disinggung kapan aksi ini berakhir, Ichsan tidak memberi tenggat waktu secara pasti. Namun, sambung dia, selagi keadaan kesehatannya masih memungkinkan, ia dan kedua temannya masih komitmen untuk terus melanjutkan aksinya.

"Ketua DPRA telah menjumpai kami kemarin dan berjanji menampung aspirasi kami. Kami berterima kasih kepada beliau telah menjumpai kami. Tapi kami meminta ini bukan hanya ditampung, karena kalau hanya menampung itu sudah tugas beliau. Namun konkritnya kami menuntut pihak RI dan GAM untuk serius menuntaskan poin-poin MoU Helsinki yang belum terealisasi. Karena kami melihat semakin lama semakin jauh dari poin-poin tersebut," ujar Ichsan panjang lebar.

Seperti yang telah diketahui, tiga orang pemuda yang mengatasnamakan dirinya Aneuk Muda Menggugat menggelar aksi mogok makan di pelataran halaman depan gedung DPRA. Aksi yang dilakukan sejak kemarin, Senin 30 Novenber 2020 ini terus belanjut hingga berita ini laporkan. Mereka menuntut pihak RI dan GAM untuk dapat menyelesaikan beberapa butir MoU Helsinki yang hingga hari ini belum terealisasi.

Beberapa poin tuntutan itu antara lain terkait hak mantan kombatan yang terabaikan, hak masyarakat sipil yang belum didapat pasca konflik, penyelesaian masalah pelanggaran HAM, masalah tapal batas antara Aceh dan Sumut, dan identitas keacehan (hymne, bendera, dan lambang).[]

Komentar

  Loading...