Soal UU Minerba, Ketua Komisi II DPRA: Kalau UU Itu Gerogoti Kewenangan Aceh, Kita akan Protes

Soal UU Minerba, Ketua Komisi II DPRA: Kalau UU Itu Gerogoti Kewenangan Aceh, Kita akan Protes
Foto: Media Indonesia
A A A

Banda Aceh, acehnews.id -- Ketua komisi II DPRA Irfannusir menegaskan akan menolak UU Minerba yang baru disahkan oleh pusat jika UU tersebut menggerogoti kekhususan yang dimiliki Aceh.

"Jika UU Minerba ini berpotensi untuk menghilangkan kewenangan Aceh dalam pengelolaan Minerba di Aceh tentu kita akan protes keras," kata Irfannusir kepada Acehnews, Jumat 11 Desember 2020.

Politisi PAN ini menjelaskan, sesuai kewenangan yang termaktub pada UUPA pasal 156, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/kota berhak untuk mengelola sumber daya alam Aceh, baik yang ada di darat maupun di laut.

"Atas dasar UUPA ini tentu kita akan mempertahankan jika pengelolaannya ditarik ke pusat," ucap Irfannusir.

Ia tak menampik dalam UU Minerba yang baru ini, pengelolaan Minerba merupakan kewenangan pusat. Namun, Irfannusir juga mengingatkan pada pasal 173A dalam UU Minerba itu juga disebutkan bahwa UU ini juga berlaku untuk daerah khusus termasuk Aceh, sejauh tidak diatur dalam UU khusus di daerah tersebut.

"Nah masalahnya sekarang adalah, Aceh sudah mengatur tentang Minerba tersebut melalui UUPA. Jadi tentu bagi Aceh UU Minerba tersebut tidak berlaku. Jika pusat memberlakukan maka kita rakyat Aceh baik legislatif dan juga eksekutif harus protes kebijakan itu," ujarnya.

Irfannusir mengatakan sejauh pasal 173A benar-benar dijalankan dengan baik, maka tidak akan terjadi benturan.

"Namun, jika pasal 173A itu tidak di fungsikan dengan baik, maka pasti akan berbenturan karena mencabut secara paksa kewenangan Aceh yang sudah diatur dalam UUPA," demikian Ketua Komisi II DPRA Irfannusir.[]

Komentar

  Loading...