Soal Dana Hibah OKP, DPRA Desak Pemerintah Aceh Bentuk Pansus

Soal Dana Hibah OKP, DPRA Desak Pemerintah Aceh Bentuk Pansus
A A A

Banda Aceh, acehnews.id -- Polemik pembagian dana hibah senilai Rp 9 milyar lebih kepada seratusan Ormas/OKP di Aceh oleh Gubernur Aceh membuat wakil rakyat yang ada di DPRA angkat bicara.

Ketua Komisi II Irfannusir secara khusus kepada achnews mengatakan desakan kepada Pemerintah Aceh untuk membentuk tim atau pansus untuk memverifikasi kembali kelayakan penerima bantuan hibah yang anggaran nya berasal dari dana recoufusing Covid-19 itu.

"Kadang-kadang OKP ini kan cuma lambang saja, namun OKP nya tidak aktif. Bayangkan ada OKP yang kantornya tidak tahu di mana, tapi cuma punya modal stempel dan SK, lalu mendapat bantuan pemerintah 100 juta. Bila perlu ada pansus, terserah pansusnya dari mana, dari DPR atau dari unsur mana," kata Irfannusir, Sabtu, 16 Januari 2021.

Lebih lanjut wakil rakyat dari Dapil 9 ini menjelaskan meskipun dari aspek legalitas dokumen sebuah OKP dinyatakan memenuhi syarat, namun politisi PAN ini berharap pemerintah juga punya pertimbangan lain sebagai dasar pemberian hibah dana milik rakyat tersebut.

"Oke lah semisal mereka memiliki surat domisili kantor, kemudian surat dari Kesbangpol, atau SK nya, tapi pengurusnya ada gak? Lalu selama ini, kegiatan apa yang telah mereka buat?," tukas Irfannusir.

Ia meminta kepada Pemerintah Aceh untuk menyeleksi kembali penerima hibah tersebut. Bila perlu, sambungnya, dilihat juga kegiatan apa yang pernah dilakukan sehingga mereka dianggap layak untuk menerima bantuan yang dimaksud.

"Kalau memang layak, silahkan saja. Tapi kalau tidak layak, dana yang telah dicairkan itu harus dikembalikan ke negara. Jadi di verifikasi kembali OKP-OKP ini. Jangan asal diberikan. Dana 100 juta itu kan cukup banyak. Ada OKP yang sejak berdiri hingga hari ini belum membuat kegiatan satupun, tapi mendapat bantuan karena legalitas secara hukum sah," ujar Irfan panjang lebar.

Menurut dia, masih banyak pihak yang memerlukan bantuan itu, misalnya pesantren, mushalla atau masjid yang jauh lebih layak untuk menerima bantuan itu.

"Ini kan menyangkut uang rakyat. Jadi pemerintah harus betul-betul selektif menyeleksi kembali. Bila perlu pemerintah membentuk pansus atau tim investigasi untuk memverifikasi kembali OKP-OKP ini. Kalau layak silahkan dilanjutkan. Jika tidak, dicek kembalilah," kata Irfannusir.[]

acehnews

Komentar

  Loading...