Soal Angka Kemiskinan di Aceh, Pengamat Ekonomi: Salahnya di Perencanaan Anggaran

Soal Angka Kemiskinan di Aceh, Pengamat Ekonomi: Salahnya di Perencanaan AnggaranIlustrasi
Perkembangan angka kemiskinan Indonesia 2011-2016. - Bisnis
A A A

Banda Aceh, acehnews.id - Pakar ekonomi dari Unsyiah DR. Amri menyebutkan data yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai angka kemiskinan di Aceh merupakan data valid yang tak bisa dipungkiri oleh siapapun.

"BPS kan punya metodologi yang jelas. Itu data valid dan kredibel serta terpercaya. Itu kan lembaga resmi dan bukan abal-abal," kata DR. Amri.
Pengamat ekonomi dari Unsyiah ini menyebutkan, jika wabah corona menjadi salah satu 'kambing hitam' sehingga angka kemiskinan di Aceh meningkat, daerah lain pun mengalami hal yang serupa.

"Daerah lain pun mengalami hal yang sama, bahkan juga terjadi di dunia internasional," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, dia menyinggung terkait pengelolaan anggaran yang dilakukan Pemerintah Aceh yang menurutnya tidak berpihak kepada rakyat miskin.

"Kebanyakan anggaran itu berpihak kepada aparatur, tidak pro kepada kemiskinan," tegas dia.

Menurutnya, yang harus dilakukan Pemerintah Aceh saat ini adalah memprioritaskan anggaran pada sektor-sektor pertanian dan perkebunan.

"Coba lihat di Kabupaten/kota, masyarakat Aceh ini yang pertama, dari sektor pertanian. Kemudian, coba lihat dari Aceh Singkil hingga Kuala Simpang, kiri kanan itu kita lihat penuh dengan perkebunan.

Prioritaskan anggaran di sektor itu, sehingga rakyat bisa menikmati. Otomatis tingkat kemiskinan akan turun. Kan begitu, ini naik dia (tingkat kemiskinan)," beber DR. Amri.

Dia berharap anggaran yang dikelola pemerintah saat ini lebih berpihak kepada rakyat miskin.

"Lihat kembali secara keseluruhan dari anggaran yang dikelola, dan berpihak kepada masyarakat kecil," jelas DR. Amri.

Secara khusus, DR. Amri juga menyinggung tentang perencanaan penganggaran yang menurutnya berimbas pada kualitas pembangunan.

"Semoga kemampuan perencanaan kedepan jangan salah lagi. Salahnya di perencanaan. Kalau salah di perencanaan, salah di penganggaran uang negara. Akibatnya salah pelaksanaan, dan salah semuanya. Itulah kebijakan yang salah," tutup DR. Amri.[]

Komentar

  Loading...