Raker Komisi IV DPRK Bireuen, Cabut Perbup Bus Sekolah Boleh Ambil Penumpang Umum

Raker Komisi IV DPRK Bireuen, Cabut Perbup Bus Sekolah Boleh Ambil Penumpang Umumacehnews.id| istimewa
A A A

Bireuen, acehnews.id -- Bus sekolah yang beroperasi di Kabupaten Bireuen dapat mengambil penumpang umum berupa rombongan menuai protes dari sopir dan pengusaha Bus Cendrawasih, sehingga menjadi polemik.

Pasalnya, bus sekolah bisa mengangkut penumpang mempunyai aturan tersendiri yang membolehkannya. Aturan tersebut tertuang Peraturan Bupati (Perbup) Bireuen Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pemakaian Bus Sekolah, yang ditandatangani pada 25 Agustus 2016 lalu, ketika masa Bupati H Ruslan M Daud menjabat.

Pada pasal 2 menyebutkan, menunjuk Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen sebagai Pengelola Bus Sekolah yang merupakan sarana transportasi bagi pelajar, siswa dan masyarakat dalam Kabupaten Bireuen.

Para supir Bus Cendrawasih pun menggelar aksi protes dan melaporkan persoalan tersebut ke DPRK Bireuen. Sehingga mendapat perhatian dewan khususnya Komisi IV DPRK setempat dengan memanggil para pihak terkait untuk mencari titik temu.

Dalam pertemuan Rapat Kerja (Raker) Komisi IV, Jumat 19 Februari 2021, di ruang rapat Banmus kantor DPRK setempat yang dihadiri oleh Muchlis Rama dan Ismail Adam. Kemudian Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdakab Bireuen, Dailami S.Hut, Kabag Hukum, Armadi S.Hi, Dinas Perhubungan, Ketua Organda Bireuen yang diwakili oleh , M Ajis Fandila (Aziz Bengkel) dan Direktur PT Cendrawasih, M Dahlan AF dan perwakilan sopir bus angkutan umum.

Adapun dalam pertemuan tersebut memutuskan mencabut Perbup Nomor 23/2016 tentang Pemakaian Bus Sekolah, dalam waktu satu minggu, melarang Bus Sekolah mengambil penumpang umum dan melahirkan Perbup baru. Hal itu dikatakan Ketua Organda Bireuen, M Ajis Fandila kepada Acehnews.id.

" Hasilnya (Pertemuan), Perbup dicabut dan bus sekolah tidak boleh lagi ambil sewa umum dan pemerintah didesak oleh DPRK dalam satu minggu harus ada Perbup baru," kata M Ajis Fandila.

Dikatakan dia, dalam rapat tersebut berdasarkan permintaan pengusaha Bus Cendrawasih, juga diputuskan bahwa bus sekolah digudangkan di kantor Dishub.

"Bus digudangkan di kantor Dishub, namun organda mengambil kebijakan mobil yang jauh dari kantor, boleh digudangkan pada tempat supir dengan catatan tidak boleh mengambil lagi sewa umum," jelas pria yang sering disapa Aziz Bengkel ini.

Pada rapat tersebut juga mengambil kesimpulan bahwa bus sekolah boleh mengambil pelajar, pelajar atau santri pesantren, dan kepentingan dinas.

Adapun pertemuan tersebut difasilitasi oleh Wakil Ketua II DPRK Bireuen, Suhaimi Hamid, S.Sos, MSP yang beberapa waktu yang lalu menerima keluhan dari sopir bus dan pengusaha jasa angkutan umum.[]

Komentar

  Loading...