Posbakum di Mahkamah Syar'iah Bireuen Tak Kunjung Beroperasi

Posbakum di Mahkamah Syar'iah Bireuen Tak Kunjung Beroperasi
Sekretaris Mahkamah Syar’iah Bireuen, Dhiauddin S.Ag
A A A

Bireuen, acehnews.id -- Pos Bantuan Hukum (Pasbakum) di Mahkamah Syar'iah (MS) Bireuen belum tersedia sampai saat ini, padahal sudah memasuki April 2021, diduga ada "permainan" pemilihan penyedia.

Pasalnya Penunjukkan Langsung (PL) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai Posbakum di MS pun tak kunjung ditunjuk, mirisnya dana sudah tersedia sejak Januari 2021.

Sumber media ini yang tidak ingin ditulis indentitasnya menyebutkan bahwa sudah ada beberapa LBH yang mendaftar untuk menjadi Posbakum di MS Bireuen. Banyak pencari keadilan yang secara ekonomi kurang mampu untuk berkonsultasi hukum dan advis, kesulitan memperoleh bantuan hukum.

"Sudah ada beberapa LBH yang daftar, namun sampai sekarang belum ditunjuk siapa yang jadi Posbakum, di Sirup LKPP sudah diumumkan, anggaran 25 juta, beroperasi dari Januari sampai Desember 2021," kata sumber tersebut.

Penelusuran acehnews.id, pemilihan penyedia Posbakum harusnya sudah selesai pada bulan januari, hal itu berdasarkan informasi yang diumumkan di laman sirup.lkpp.go.id dengan kode RUP 27381194, nama paket Pos Bantuan Hukum, satuan kerja Mahkamah Syariah Bireuen tahun anggaran 2021, jenis pengadaan jasa konsultasi, total pagu Rp 25 juta.

Adapun kode pemilihan adalah pengadaan langsung, pemanfaatan barang dan jasa mulai awai Januari 2021 sampai akhir Desember 2021. Kemudian jadwal pemilihan penyedia mulai awal Januari 2021 dan akhir Januari 2021.

Seyogyanya, Posbakum yang ditujukan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan pendampingan dan konsultasi hukum secara gratis. Dasar hukum pelayanan Posbakum yaitu UU Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan.

Sekretaris Mahkamah Syar’iah Bireuen, Dhiauddin S.Ag yang dikonfirmasi awak media, Kamis sore 1 April 2021, di kantornya menuturkan bahwa Posbakum sudah tersedia dana baru pada tahun 2021, namun belum ditunjuk LBH yang menjadi Posbakum dengan alasan masih dalam proses.

"Di LPSE sudah ada (umumkan), Posbakum gini dia, kan ada perencanaan sebelum tahun 2021, kita rencana dulu, kita susun dulu anggaran, kalau disetujui Alhamdulillah, kalau tidak gak apa apa juga, baru tahun ini, anggaran Rp 25 juta," kata Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Bireuen, Dhiauddin.

Dengan mekanisme PL yakni non tender, maka kata Dhiauddin, Posbakum akan ditunjuk siapa aja nantinya oleh pejabar perencanaan.

"Nggak, karena gak ada ini, apa ya, kasubbag perencanaan, dia kan gak perlu mendaftar, menunjuk siapa yang dipilih, ditunjuk oleh pejabat pengadaan, Kan di Bireuen banyak LBH, kita pilih saja salah satu, siapa yang kita pilih," tandasnya.

Gak lama lagi, ucap dia, Posbakum akan beroperasi, karena dalam proses, butuh waktu, tidak bisa langsung.

Namun ketika didesak oleh awak media kapan Posbakum mulai beroperasi, karena sampai triwulan pertama masih kosong. Dhiauddin pun mengatakan pada bulan April harus sudah bisa melayani masyarakat miskin yang membutuhkan.

"Kami sudah rapat dengan tim kami, bulan empat (april) harus siap," pungkasnya.[]

Komentar

  Loading...