PKB: 60 Ribu Hektare Hutan di Kalsel 'Hilang' Setiap Tahun

PKB: 60 Ribu Hektare Hutan di Kalsel 'Hilang' Setiap Tahun
Ilustrasi
A A A

Jakarta, acehnews.id -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan (Kalsel) menilai, banjir di Kalsel akibat 50 persen lahan beralih fungsi menjadi tambang batubara dan perkebunan sawit.

Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB Daniel Johan setuju dengan Walhi. Menurutnya, selain curah hujan tinggi, penyebab banjir di Kalsel dikarenakan jumlah hutan yang terus berkurang akibat alih fungsi lahan.

"Banjir yang melanda wilayah Kalimantan Selatan kini kian meluas, ini sangat memprihatinkan, apabila memperhatikan berkurangnya luas hutan di Kalimantan Selatan. Banjir ini selain diakibatkan tingginya curah hujan, juga sebagai dampak dari semakin berkurangnya jumlah hutan yang terus terjadi dari tahun ketahun," katanya kepada merdeka.com, Selasa (19/1).

Daniel menuturkan, pada tahun 2009 luas kawasan hutan Kalimantan Selatan sekitar 1.779.982 ha atau 48,3 % dari luas wilayah provinsi (3.685.855 ha). Kemudian, dari data yang ia miliki, luas hutan Kalimantan Selatan dari tahun 2009 hingga 2019 mengalami pengurangan sekitar seluas 614 ribu hektare atau 34,5%.

"Jika dibuat rata-rata deforestasi hutan di Kalimantan Selatan adalah sebesar kurang lebih 60 ribu hektare per tahun. Artinya alih fungsi lahan di Kalimantan Selatan selama 2009 hingga 2019 sangat masif," ucapnya.

Atas hal itu, dia meminta pemerintah perlu mengkaji pemberian izin baru dan mengevalusai izin lama atas usaha pada kawasan hutan. Serta, perlu mempertimbangkan dan memperhatikan tata ruang.

"Kemudian mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga tidak terjadi kerusakan lingkungan yang parah kemudian berdampak pada banjir," kata dia.

Daniel meminta Kementerian Lingkungan Hidup perlu segera melakukan penyusunan Kajian Kingkungan Hidup Strategis (KLHS) di seluruh Indonesia termasuk Kalimantan Selatan. Terlebih, menindak tambang dan perkebunan ilegal.

"Selanjutnya, pemerintah didorong untuk melakukan penegakan hukum atas perambahan kawasan hutan untuk kegiatan tambang dan perkebunan ilegal," ujar Daniel.

"Saya sampaikan belasungkawa kepada masyarakat Kalimantan Selatan atas bencana banjir yang melanda Kalimantan Selatan, semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga dalam mengelola lingkungan hidup dan hutan," pungkasnya.

Diberitakan, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono mengatakan, banjir di Kalimantan Selatan kali ini disebabkan karena 50 persen lahan di Kalimantan Selatan telah beralih fungsi menjadi tambang batubara dan perkebunan sawit.

Menurutnya, curah hujan yang tinggi tidak akan menyebabkan banjir jika luas hutan primer dan sekunder tidak terkikis.

"Dari 3,7 juta hektar luas lahan di Kalimantan Selatan, 1,2 juta hektar dikuasai pertambangan, 620 hektar kelapa sawit," kata Kisworo kepada merdeka.com, Senin (18/1).

Dia memaparkan, 33 persen lahan atau 1.219.461,21 hektar sudah dikuasai izin tambang, sementara 17 persennya atau 620.081,90 hektar sudah dijadikan perkebunan kelapa sawit. Sementara itu, luas hutan sekunder 581.188 hektar dan luas hutan primer hanya 89.169 hektar.

"15 persen atau 234,492,77 hektar IUPHHK-HA (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam) dan 6 persen atau 567.865,51 hektar IUPHHK-HT (Hutan Tanaman). Hutan sekunder hanya 89.169 hektar, hutan primer 581.188 hektar," ujarnya.

"Sisa lahan hanya 29 persen," ungkap Kisworo.

Oleh sebab itu, dia mendesak pemerintah untuk untuk mengevaluasi seluruh izin-izin alih fungsi lahan yang dikeluarkan. Sebab kata dia, alih fungsi lahan telah menyebabkan degradasi hutan. Dia meminta pemerintah untuk berani mencabut izin para perusahaan yang hasil audit nantinya terbukti memicu bencana banjir di Kalimantan Selatan ini.

"Saya mendesak Pak Jokowi untuk memanggil semua pemilik perusahaan, tambang, sawit, dan sebagainya. Kita juga mendesak agar dibuat Satgas atau komisi khusus untuk mereview dan mengaudit semua izin-izin itu," tegasnya.

Kisworo mengatakan, banjir kali ini merupakan banjir terparah sepanjang sejarah. "2006 Kalsel pernah banjir besar juga tapi tidak separah ini. Ini terparah, bukan salah hujan. Sekarang kalau musim hujan, banjir. Musim kering, karhutla," tutupnya.[]

Komentar

  Loading...