Petisi Lockdown Aceh Cegah COVID-19 ditandatangani hampir 500 Warganet

Syakya Meirizal Minta Plt Gubernur Aceh Libatkan Militer

Petisi Lockdown Aceh Cegah COVID-19 ditandatangani hampir 500 Warganet
Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, melaksanakan rapat Kooordinasi melalui Vidio Conference dengan seluruh kepala SKPA terkait perekembangan Covid-19 di Aceh, 27 Maret 2020, malam tadi.
A A A

Banda Aceh, acehnews.id -- Petisi online dengan judul 'Segera Lockdown Wilayah Aceh. Selamatkan Masyarakat Aceh dari wabah Covid-19' sampai pukul 11:30 Wib hari ini Sabtu 28 Maret 2020 sudah ditandatangi oleh hampir 500 orang warganet.

Petisi yang dibuat oleh akun bernama Rakyat Aceh tersebut ditujukan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dan Pemerintah Aceh untuk segera menutup akses keluar dan masuk Aceh dari darat laut dan udara.

“Demi mencegah penyebaran wabah Covid-19 yang semakin meluas di wilayah Aceh, kami meminta Pemerintah Aceh untuk segera mengambil tindakan Lockdown. Akses keluar masuk wilayah Aceh baik dari darat, laut, maupun udara dilakukan pengawasan yang ketat. Dan memberikan pengawasan penuh kepada aktivitas masyarakat,” demikain penjelasan petisi tersebut.

Berikut kami sertakan Link petisi tersebut: https://www.change.org/p/plt-gubernur-aceh-bapak-nova-iriansyah-segara-lockdown-wilayah-aceh-selamatkan-masyarakat-aceh-dari-wabah-covid-19?

 

Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh, Syakya Meirizal, yang juga salah seorang pendukung petisi Lockdwon Aceh tersebut menuturkan kepada acehnews.id bahwa Lockdown di Aceh prinsipnya hanya menutup arus pergerakan orang antar provinsi.

“Kalau skenario konprehensif belum ada. Menurut saya yang paling prinsipil itu menutup akses keluar masuk orang antar provinsi. Terbukti beberapa yang positif adalah mereka yang memiliki riwayat pulang dari luar daerah,” katanya.

Syakya juga mengusulkan agar pemerintah melibatkan militer dan Polisi untuk pengamanan distribusi sembako dan barang-barang penting lainya.

“Yang di Lockdown arus orang. Untuk kebutuhan bahan Sembako dan bahan medis libatkan polisi dan militer. Namanya juga kita bekerja dalam situasi Tanggap Darurat. Artinya kita harus menggunakan cara-cara tidak normal,” tambahnya.

.

Syakya mencotohkan penangan Covid-19 di Wuhan yang sukses, menurutnya Wuhan dengan jumlah penduduknya yang mencapai 11 juta orang, yang ditutup pertama sekali jalur transportasi orang.

“Sementara transportasi Sembako dan bahan medis tetap lancar dibawah kawalan militer. Kalau tidak mereka sudah mati kelaparan semua. Dan tidak mungkin hampir 70 ribu orang pasien positif Covid-19 di Wuhan bisa sembuh kalau kebutuhan obat obatan tidak tersedia.”

Karena itu, Ia meminta Plt Gubernur Aceh segera mengambil kebijakan Lockdown untuk Aceh.

“Kalau sudah penularan lokal, tak ada gunanya lagi lockdown. Segara Lockdown Wilayah Aceh. Selamatkan masyarakat Aceh dari wabah Covid-19.” Tagasnya.

Sejauh ini menurut Syakya, himbauan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, sebenarnya sudah mengarah ke Lockdown Aceh. Ia menyebutkan, misalnya Plt Gubernur Aceh sudah meminta agar warga Aceh yang sedang diluar daerah tidak pulang dulu ke Aceh.

“Orang kita suka memaknai lockdown sebagai shutdown, mogok masal, semua tutup termasuk transportasi barang,” Jelas Syakya.

Pemerintah Aceh harus kerja kolektif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Gampong dalam menjalankan skema Jaring Pengaman Sosial.

“JPS bisa dalam bentuk pembagian Jatah Hidup (Jadup) maupun dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai,”.

Pemerintah Aceh juga harus segera mengintruksikan Pemerintah Gampong untuk memetakan berapa jumlah masyarakat (KK) yang rentan terdampak akibat kebijakan pembatasan aktivitas diluar rumah jika opsi Lockdown harus diambil.

Proses pendataan dan penyaluran bantuan haruslah mengandal Gampong dengan pengawasan dari pengawasan ketat dari Muspika agar tepat sasaran.

Kemudian Pemerintah Aceh Anggarkan sebagian APBA yang akan dialihkan untuk Penanggulangan Covid-19 untuk Melaksanakan program Jaring Pengaman Sosial. Pemerintah Kabupaten /Kota juga harus sharing APBK untuk JPS.

Begitu juga dengan Pemerintah Gampong, alihkan sebagian APBG untuk penanggulangan Covid-19 termasuk untuk JPS.

Pun begitu, Sakya meminta anggaran terbesar haruslah dari sumber APBA. Mengingat kemampuan keuangan Pemkab/Pemko serta Pemerintah Gampong sangat terbatas.[]

Komentar

  Loading...