Pengacara Kasus Dugaan Makar di Pidie Tolak Sidang Secara Online

Pengacara Kasus Dugaan Makar di Pidie Tolak Sidang Secara Online
A A A

Pidie, acehnews.id -- Sidang dugaan tindak pidana makar terhadap Nasruddin dan Zulkifli kembali digelar di PN Pidie pada Selasa 09 Maret 2021 siang tadi.

Dalam sidang lanjutan tersebut, di agendakan pembuktian dan mendengar kesaksian dari saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Namun sidang tersebut kembali ditunda, dengan alasan Ketua Majelis Hakim sedang sakit.

“Ini penundaan sidang yang kedua kalinya, Selasa lalu juga ditunda dengan alasan saksi yang semestinya dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak hadir” kata Penasehat Hukum terdakwa Syahrul, SH, MH.

Pun begitu, tim Kuasa Hukum terdakwa dari LBH Banda Aceh yang terdiri dari Syahrul, SH, MH dan Arabiyani, SH, MH tetap mengajukan permohonan secara lisan agar persidangan tidak dilakukan secara daring, setidaknya untuk siding pembuktian saja.

“Kami memohon kepada majelis hakim, agar persidangan selanjutnya dapat terlaksana sesuai dengan isi perma nomor 4 tahun 2020. Karena kami yakin perm aini dibuat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak terdakwa  dan tercapainya keadilan meskipun dalam kondisi pandemic seperti ini,“ kata Syahrul.

Menurut Syahrul, dalam kasus pidana, tahap pembuktian dengan agenda mendengar keterangan saksi merupakan tahapan penting.

“Dalam rangka mendukung berlangsungan proses persidangan yang sesuai dengan prinsip fair trial, kami memohon agar kedepan para terdakwa bisa dihadirkan secara langsung, apalagi saat ini agenda sidang adalah pembuktian,” kata dia.

Pernohonan sidang langsung ini dirasakan sangat penting, mengingat fasilitas yang digunakan untuk sidang online selama ini, masih belum memadai dan masih tidak sesuai dengan anjuran peraturan perundang-undangan tentang mekanisme persidangan elektronik.

“Jika kita lihat persidangan online selama ini, belum sesuai dengan Perturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektornik. Misalnya apa yang dalam Pasal 2 ayat (3) bahwa seluruh peserta sidang, baik terdakwa, penasehat hukum, jaksa, hakim dan panitera harus semuanya bisa terlihat di layar monitor dan dengan suara yang jelas. Hal ini sama sekali tidak terpenuhi, yang tampak dilayar monitor hanya para terdakwa, dan majelis hakim, sedangkan jaksa dan penuntut umum tidak terlihat, serta tidak semua suara peserta sidang bisa didengar dengan jelas oleh terdak yang mengikuti sidang di Lapas. Menurut kami ini masalah besar, apalagi dimasa-masa pemeriksaan saksi seperti saat ini,” jelasnya.

Menurut tim kuasa hukum terdakwa, hal itu juga tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Perturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 dimana seharusnya bahwa terdakwa dan penasehat hukumnya secara fisik harus berada dalam satu ruangan yang sama.

Poin dalam pasal tersebut penting bagi penasehat hukum dan terdakwa, dimana jika ada yang ingin didiskusikan terkait dengan kejanggalan-kejanggalan dalam persidangan bisa langsung terkonfirmasi secara rahasia dan ini merupakan salah satu prinsip hubungan anatara pengacara dan klien yang harus dihargai dan dihormati oleh siapapun, termasuk peradilan.

“Kemudian Pasal 7 ayat (5) menekankan bahwa Ruangan tempat terdakwa mengikuti persidangan harus dilengkapi dengan alat perekam/CCTV yang dapat memperlihatkan ruangan secara keseluruhan. Beberapa kali sidang kami merasa bahwa persidangan sangat terganggu, dimana kadang-kadang ada suara mesin pemotong keramik di lapas, rebut, dan bahkan ada suara TV serta musik, sehingga terdakwa tidak bisa fokus dan mendengar suara dalam siding,” pungkanya.[]

Komentar

  Loading...