Penetapan Tahapan Pilkada, Praktisi Hukum: Keputusan KIP Aceh Sudah Tepat

Penetapan Tahapan Pilkada, Praktisi Hukum: Keputusan KIP Aceh Sudah Tepatacehnews.id| FB
Mukhlis Mukhtar
A A A

Banda Aceh, acehnews.id -- Praktisi hukum Mukhlis Mukhtar menyebutkan keputusan KIP Aceh menetapkan tahapan Pilkada 2022 merupakan tindakan yang sudah tepat.

"Mendagri kan hanya menghimbau. Menghimbau itu kan tidak imperatif sifatnya. Sedangkan UUPA memerintahkan KIP untuk melaksanakan pilkada 5 tahun sekali. Kalau dua hal itu disandingkan, KIP Aceh harus memilih imperatif dulu, baru tentatif seperti itu," ucap Mukhlis Mukhtar saat diminta tanggapannya mengenai surat Mendagri kepada Pemerintah Aceh yang meminta agar penetapan tahapan pilkada di Aceh dapat dikoordinasikan terlebih dahulu, Kamis, 21 Januari 2021.

Menurut advokat senior ini, surat Mendagri itu merupakan sebatas himbauan. Selain itu, sambungnya, koordinasi kepada pemerintah pusat bukan dilihat sebagai aspek yuridis.
"Sedangkan KIP sebagai lembaga kekhususan di Aceh, dia kan harus memprioritaskan UUPA dulu," kata Mukhlis.

Menurutnya, apa yang telah dilakukan KIP Aceh merupakan perwujudan dari perintah UUPA. Sedangkan surat Mendagri, adalah himbauan dalam konteks sistem hukum nasional.

"Dalam konteks hukum lokal, KIP sebagai produk UUPA harus mendahulukan sistem lokal inilah," katanya.

Mukhlis menjelaskan penetapan tahapan pilkada yang telah diputuskan oleh KIP Aceh merupakan aturan hukum.

"Kalau bagi saya, prosedur itu teknis sifatnya. Sedangkan penetapan jadwal yang diputuskan oleh KIP adalah hukum. Saya kira teknis tidak akan mengalahkan hukum," ujarnya.

Terkait dengan Pemilukada nasional yang direncanakan digelar pada tahun 2024, ia menyebutkan itu merupakan UU pemilu nasional.

"Pada pasal 201 disebutkan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya 2022, pilkadanya 2024. Itu sistem nasional. Tapi dalam UU itu, selain pernah di JR (Judicial Review) oleh DPRA dulu, juga ada pasal yang menyatakan apabila ada ketentuan khusus, berlaku aturan khusus. Maka pilkada 2024 itu sistem nasional. Kalau mengacu sistem lokal KIP sesuai dengan pasal 65 dan 66 harus mendahulukan UUPA," jelas Mukhlis Mukhtar.[]

Komentar

  Loading...