Penertiban Kanal Krueng Aceh

Penertiban Kanal Krueng AcehFoto: @Kautsar03
A A A

Menurut saya sebaiknya upaya penertiban dilakukan secara bijak dan mempertimbangkan aspek ekonomi rakyat.

Oleh : Taqwaddin Husin, Kepala Ombudsman Aceh 

TAHUN 1985 saya melakukan penelitian terhadap Proyek Krueng Aceh. Dulunya, itu lahan warga  Gampong (Lamreung, Rumpit).

Lalu dibebaskan oleh negara untuk pembuatan kanal. Artinya, tanah individu sudah dibeli dengan tatacara ganti rugi oleh negara. Sehingga tanah tersebut beralih kepemilikan menjadi tanah negara.

Tanah negara tersebut pengelolaan asetnya ada pada Balai Wilayah Sungai I. Sedangkan penguasaan mewakili negara adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

Setelah proses ganti rugi di atas, maka saat ini status tanah tersebut adalah tanah negara. Karena tersebut berstatus tanah negara, maka tidak dibenarkan individu (privat atau badan usaha) memiliki atau  menguasainya secara permanen.

Tanah negara hanya boleh digunakan untuk kepentingan negara atau kepentingan pemerintah atau  kepentingan publik.

Dulu saya memiliki dokumen tentang lahan dan proyek Krueng Aceh. Dari hasil wawancara saya dulu dengan Kepala Balai Wilayah Sungai saat itu (1985), rakyat sekitar dibolehkan untuk mengelola tanah tersebut, selama tidak digunakan oleh pemerintah. Tetapi tidak boleh didirikan bangunan permanen.

Sebenarnya ada beberpa perspektif terkait penertiban kanal tersebut, yaitu:

Aspek  Ekonomi : Warkop, Kandang, Palawija, Budidaya lele, dan lain-lain.

Aspek Lingkungan : Banjir dan Kumuh

Aspek Sosial ;  Kecemburuan, Pro-kontra, Sentimen, In Group vs Out Group.

Aspek Hukum : Legalitas Hak, Alas Hak, Penguasaan de Fakto vs De Jure, Tanah Negara, ANRI, dan lain-lain.

Menurut saya sebaiknya upaya penertiban dilakukan secara bijak dan mempertimbangkan aspek ekonomi rakyat.

Saya setuju penertiban aspek legal sehingga para pengelola lahan tersebut sadar bahwa lahan tersebut bukan hak milik. Tidak boleh didirikan bangunan permanen.

Tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh diwariskan. Dan, harus bersedia melepaskan lahan tersebut secara sukarela dan tanpa ganti rugi, manakala negara atau pemerintah membutuhkan lahan tersebut.

Saya sarankan agar penertiban kanal tersebut tidak menimbulkan kegaduhan sosial. Hemat saya, upaya persuasif yang sedang dilakukan oleh Pemkab Aceh Besar sudah tepat.[]

Komentar

  Loading...