Pelantikan Gubernur Aceh Mengacu UUPA

Oleh Taufik Abdul Rahim

Pelantikan Gubernur Aceh Mengacu UUPA
A A A

 

 Oleh : Taufik Abdul Rahim

KEKOSONGAN Gubernur Aceh sejak penangkapan Irwandi Yusuf (periode 2017-2022), dengan tuduhan "operasi tangkap tangan (OTT)" pada 3 Juli 2018 lalu, menjadikan kepemimpinan Aceh menjadi pincang.

Kemudian dilakukan pengangkatan Nova Iriansyah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh tanggal 5 Juli 2018, ditandatangani Mendagri Cahyo Kumolo, mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Rahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya (UU Nomor 9 Tahun 2015 dan UU Nomor 23 Tahun 2014).

Sehingga kekosongan ini menjadi wewenang kebijakan politik dan publik, maka operasional untuk kelancaran Pemerintahan dan Pemerintah Aceh berada dan dilaksanakan oleh Plt. Gubernur Aceh.

Dimana selama ini juga jika mengacu serta berpedoman kepada konsepsi politik modern "trias politica", kekuasaan polititik antara eksekutif dan legiskatif sama dan sejajar, demikian juga sesuai dengan Undang-Undang Penerintahan Aceh (UUPA/UU Nomor 11 Tahun 2006) semestinya Plt. Gubernur secara secara perundang-undangan serta aturan bekerjasama, berkoordinasi dan bekerja secara harmonis dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), sebagai mitra kekuasaan politik dalam menetapkan, memutuskan kebijakan politik, ekonomi dan publik untuk kepentingan rakyat Aceh.

Pelantikan kepala daerah dilakukan melalui rapat paripurna DPRA atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), ini juga tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2006.

Pada Pasal 23 ayat (1) huruf d dijelaskan DPRA memiliki serta kewenagan mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian Gubernur atau Wakil Gubernur kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri.

Pengangkatan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh, berdasarkan surat yang dikirimkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) terkait keputusan Presiden Joko Widodo terkait pengesahan Nova Iriansyah sebagai Wakil Gubernur Aceh serta pengesahan pengangkatan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh.

Surat bernomor B-229/Kemensetneg/D-3/AN.00.00/00/2020 dikirimkan pada tanggal 16 September 2020. Surat ditandatangani oleh Plt. Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Setya Utama. Selanjutnya Keppres tersebut bernomor 95/P Tahun 2020, tertanggal 15 September 2020.

Surat yang ditujukan kepada tersebut ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Namun demikian kewenangan DPRA untuk pelantikan berdasarkan kepada mekanisme paripurna DPRA.

Hanya saja pada surat Keppres tersebut serta salinannya tidak adanya nomenklatur mengacu kepada UUPA. Sehingga kemungkinan pelantikan menjadi tanda tanya secara politik, apakah DPRA dilantik oleh Gubernur Aceh atas usulan Kemendagri berdasarkan kekosongan jabatan Gubernur Aceh selama ini, yang dijabat oleh Plt. Gubernur Aceh (Nova Iriansyah)?

Karena itu secara rasional politik serta konsekwensi politik juga ada, karena wewenang pelantikan dilakukan oleh DPRA, sementara rujukan UUPA nya tidak ada. Jika dilantik oleh Presiden RI juga memiliki konsekwensi politik, apabila hal ini dilaksanakan.

Oleh karena itu demokrasi politik di Aceh antara kewengangan dan kekuasaan politik, terus menjadi diskursus menarik dan disajikan dalam kondisi masyarakat menghendaki kepastian hukum dan politik serta kebijakan yang seharusnya mampu dijawab oleh elite politik (eksekutif dan legislatif) Aceh.

Jangan biarkan masyarakat/rakyat Aceh kehilangan kepercayaan kepada pemimpin dan elite politik Aceh.

Aceh memiliki kekhususan dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial-budaya, keagamaan dan lain sebagainya. Ini mesti dipahami secara sadar dan rasional oleh semua pihak serta siapapun yang peduli terhadap kehidupan masyarakat Aceh.[]

Komentar

  Loading...