Nasir Jamil : Saya Setuju Langkah KIP Memulai Tahapan

Nasir Jamil : Saya Setuju Langkah KIP Memulai Tahapan
Seorang petugas Komisi Independen Pemilihan (KIP) kota Banda Aceh merapihkan kotak surat suara Pemilu 2019. Foto: Zuhri Noviandi/kumparan
A A A

Banda Aceh, acehnews.id -- Plt Ketua KPU RI Ilham Saputra mengatakan berdasarkan hasil konsultasi KIP Aceh kepada KPU, penetapan tahapan pilkada di Aceh harus menunggu koordinasi 3 pihak, yakni, KPU RI, DPR RI, dan Mendagri.

"Juga mengacu kepada surat Mendagri yang harus ada koordinasi antara Mendagri, KPU dan DPR RI. Kami meminta kepada KIP Aceh untuk melaporkan soal penetapan tersebut," ucap Ilham kepada media ini, Rabu, 20 Januari 2021.

Putra Aceh ini juga menerangkan ada aturan lain yang menegaskan soal mekanisme penetapan tahapan pilkada itu.

 "Di UU No 6/2020 juga disebutkan pelaksanaan Pilkada dilaksanakan harus berdasarkan koordinasi pemerintah, DPR RI dan KPU," terang Ilham.

 Menurut anggota DPR RI asal Aceh Nasir Jamil sebuah UU butuh aturan teknis untuk menjalankan UU itu sendiri.

Saat disinggung mengenai keputusan KIP Aceh yang telah mengeluarkan keputusan mengenai tahapan Pilkada di Aceh, ia mengungkapkan setuju atas langkah penyelenggara pemilihan di Aceh itu.

"Saya setuju langkah KIP memulai tahapan. Sebelum ada larangan atau disuruh berhenti ya silahkan jalan," ucap Nasir Jamil.

Sementara itu, pengamat politik dan keamanan Aceh, Aryos Nivada mengingatkan agar KIP Aceh dan KIP Kabupaten Kota untuk tetap menunggu arahan dan instruksi dari KPU Pusat dalam hal penyelenggaraan Pilkada Aceh mendatang.

“Meskipun KIP Aceh memiliki otoritas dalam menentukan tahapan dan jadwal Pilkada Aceh, namun peraturan perundangan juga menjelaskan bahwa KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota merupakan satu manajemen kesatuan yang hirarkis dengan KPU Pusat,“ jelas  Dosen FISIP Unsyiah itu.

Menurutnya, tidak bisa tahapan pilkada di Aceh hanya berdasarkan keputusan KIP Aceh semata. Ia menjelaskan, tahapan pilkada Aceh 2017 berdasarkan PKPU 10 tahun 2017 tentang ketentuan khusus pilkada Aceh, DKI dan Papua serta Papua barat.[]

Komentar

  Loading...