Menguak Politik Hukum Bencana di Ring of Fire

Menguak Politik Hukum Bencana di Ring of Fire
A A A

Judul: Buku Politik Hukum Bencana Indonesia (Mekanisme status darurat bencana dan hukum Covid-19)
Penulis : H.T. Ahmad Dadek, S.H., M.H, Dr. Yanis Rinaldi, S.H., M. Hum & Dr. Sulaiman, S.H., M.H
ISBN : 978-623-264-081-8
Penerbit: Unsyiah Press
Tebal: xvii + 235 halaman
Terbit: 2020

Banda Aceh, acehnews.id - Indonesia masih dikepung serangan Covid-19. Triliunan dana digelontorkan kepada penanganan Covid-19. Dampak virus dari Wuhan Cina menyerang segala aspek kehidupan.

Peradaban manusia berubah karena virus yang telah menyebabkan paling kurang 7.261 WNI meninggal dunia (29/8/2020). Diperkirakan angka kematian ini akan terus meroket hingga diharapkan ada vaksinasi pada awal 2021.

Dalam penanganan Covid-19, pemerintah pusat dihadapi pada kegamangan pilihan hukum dalam penerapan antara UU Nomor 24/2017 tentang UU Penanggulangan Bencana (UUPB) dan UU Nomor 23/2014 tentang UU Pemerintah Daerah (UUPD) dengan UU Nomor 4/1984 tentang UU Wabah Penyakit Manular (UUWPN).

Tumpuan hukum kedua kategori hukum tersebut akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan keuangan dalam penanganan Covid-19 akan memberikan warna dalam memberikan social safety net dan penanganan karatina.

Hal ini karena kedua kategori menganut asas yang berbeda, kelompok satu berpegang kepada sistem sentralisasi-desentralisasi yang mengganggap mempunyai kesewenangan yang sama dengan daerah namun disesuaikan dengan skala masing-masing cakupan, sedangkan kategori yang kedua menganut sentralistik-perbantuan yang beranggapan memiliki kewewenangan penuh dan memutuskan segala sesuatunya sedangkan daerah hanya menjadi pembantu saja. (halaman 202-203).

Keberadaan buku bersampul putih pada masa pandemi menjadi oase di padang pasir tandus tentang aspek politik hukum bencana di Indonesia. buku yang terdiri dari 10 bab ini secara rinci perihal aspek hukum yang berkaitan dengan bencana alam.

Memang sepintas lalu, buku ini dirancang untuk mahasiswa hukum, kalangan peminat politik hukum bencana alam atau pengiat yang berkecimpung di belantara bencana termasuk kalangan asuransi. 270 juta rakyat Indonesia harus paham bahwa mereka berada di jalur ring of fire.

Secara khusus buku ini perihal hukum bencana rehab rekom (bab 8) dan pengaturan hukum asuransi bencana (bab 9), membaca secara keseluruhan isi buku ini, pembaca mendapat gambaran tentang politik hukum bencana karena bencana alam atau bukan bencana alam seperti pandemi Covid-19.

Di masa wabah Covid-19, buku ini menjadi teman baik untuk menelaah hal-hal yang berkaitan dalam aspek dana ketika bencana alam dan bencana bukan alam. Dalam kondisi darurat seperti Covid-19, maka realisasi di lapangan ada hal-hal yang mendesak yang harus segera dilaksanakan tanpa perlu menunggu tender pembelian seperti dalam kondisi normal.

Kehadiran buku ini menjadi sangat penting sebagai sumber intelektual bagi pelaksanaan, perubahan dan pengembangan hukum bencana di masa yang akan datang.

Menariknya dari tiga penulis, satu penulis adalah praktisi yang menangani bencana di Aceh yakni yaitu H.T. Ahmad Dadek dan dua pakar hukum yakni Yanis Rinaldi dan Sulaiman. Kolaborasi antara intelektual dan praktisi semakin menambah bobot buku ini untuk dikaji halaman per halaman.

“Dibutuhkan kebijakan dan aturan hukum yang lebih cepat dan responsif untuk menangani. Buku ini menjadi bagian dari upaya penting sebagai referensi dan pengetahuan bagi para pengambil kebijakan dan masyarakat luar termasuk juga dalam rangka peningkatan sistem hukum di Indonesia,” ungkap Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Sementara Rektor Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng dalam sambutanya menulis:


“Buku ini adalah hasil percampuran antara praktisi dan intelektual, yaitu birokrat dan akademisi yang bertemu dalam bahasan hukum dan bencana yang dikemas dalam buku ilmiah. Ini menjadi kewajiban kita semua untuk memberikan landasan yang kuat dalam penanganan kebencanaan secara lebih luas. Penerbitan buku ini sebagai salah satu perwujudan visi misi Unsyiah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.“ []

Komentar

  Loading...