Mau Dikemanakan Hak Angket DPRA?

Mau Dikemanakan Hak Angket DPRA?
Juru bicara inisiator penyampaian hak interpelasi DPR Aceh, Irpannusir, menyerahkan berkas tangapan DPRA terhadap Jawab Plt Gubernur Aceh.
A A A

Banda Aceh, acehnews.id – Publik di Aceh terlanjur berharap banyak dengan dinamika politik yang sedang dimainkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2019-2024. Setidaknya publik ingin agar kisruh politik tersebut segera berakhir, agar Pemerintah Aceh dan DPRA dapat bekerja maksimal untuk mewujudkan kesejahteraan di Aceh. Rabu, 28 Oktober 2020.

Sejak sebulan lalu, para wakil rakyat di parlemen Aceh, khususnya yang tergabung dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB), menggalang kekuatan untuk melengserkan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dengan melayangkan hak interpelasi yang berlanjut ke hak angket.

DPR Aceh bahkan terang-terangan menolak secara kesuluruhan jawaban Nova Iriansyah dalam sidang hak interpelasi pada sidang paripurna di DPRA September lalu.

Penolakan tersebut sekaligus memastikan Plt Gubernur Aceh akan menghadapi hak angket atau hak penyelidikan atas ketidak percayaan anggota DPRA kepada Nova dalam menjalankan roda pemerintah Aceh, khusunya terkait dana Refokusing dan Proyek Multi Years.

Sementara itu, kubu Nova Iriansyah seperti tidak melakukan upaya-upaya politik apapun untuk menandingi langkah-langkah politik DPRA yang ingin melengserkanya.

Kubu Nova, terkesan seperti tidak peduli dan merasa sedang baik-baik saja. Tanggapannya selalu dingin terkait hak angket DPR Aceh tersebut.

Di sisi lain, kubu Nova menghadapi polemik pelantikannya yang tak kunjung dilaksanakan, padahal surat keputusan tentang pemberhentian Irwandi Yusuf dari jabatannya sebagai Gubernur Aceh 2017-2022 telah diterbitkan oleh Presiden Presiden Joko Widodo.

Kepada sejumlah media, Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dalimi mengatakan Keppres tersebut sudah diterima pimpinan DPRA untuk kemudian ditindaklanjuti melalui rapat paripurna mengumumkan pemberhentian serta mengangkat Nova Iriansyah menjadi Gubernur Aceh definitif.

Namun, pada Kamis 22 Oktober 2020 lalu, justru sejumlah anggota DPRA menyerahkan usulan Hak Angket kepada Pimpinan DPRA. Usulan tersebut diserahkan kepada Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin dan Wakil Ketua Safaruddin.

Setelah menerima usulan tersebut, Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin segera membawa usulan tersebut dalam rapat Badan Musyawarah DPR Aceh untuk mengagendakan rapat Paripurna Hak Angket.

Anehnya, rapat paripurna tersebut gagal. Pasalnya, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 dan Tata Tertib (Tatib) DPRA, rapat paripurna baru bisa digelar apabila dihadiri 3/4 atau 61 dari 81 anggota DPRA.

Namun kenyataannya, anggota DPRA yang hadir rapat paripurna tidak mencukupi kuorum. Anggota dewan yang hadir kemarin hanya 55 orang atau kurang enam orang dari total ¾ sehingga rapat itu terpaksa ditunda.

"Sesuai ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2018 dan Tatib DPRA dalam hal rapat paripurna tidak memunuhi 3/4 dari total anggota DPRA dapat ditunda 2 kali masing-masing tidak lebih satu jam," kata  Dahlan yang juga politisi Partai Aceh ini.

Apabila dalam dua waktu tersebut kehadiran anggota DPRA masih belum cukup kuorum maka pimpinan bisa menunda rapat paripurna selama tiga hari dan atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRA.

Akhirnya, dalam rapat yang berlangsung Selasa 27 Oktober 2020 kemarin tersebut diputuskan, ‘dengan sangat terpaksa’ DPRA menunda pelaksanaan rapat paripurna usulan penggunaan hak angket dengan tujuan menyelidiki kebijakan-kebijakan yang dilakukan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Menangapi hal itu, juru bicara hak Interpelasi DPR Aceh, Irpannusir menyatakan hal itu lumrah dalam dinamika politik di Aceh. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menolak rapat paripurna hak angket tersebut ditunda, dikembalikan ke bamus.

Saat media ini mengkonfirmasi terkait keberlanjutan hak angket DPRA Irpan justru menyatakan bahwa dalam momentum politik seperti saat ini selalu ada sikap pragmatisme.

“Dalam politik ini kan memang begini, ada yang berjuang, ada yang korban dan ada yg dapat manfaat, yangg dapat manfaat biasanya yang indikasi pragmatisme tinggi, sehingga rela mengorban kan kepentingan yang lebih tinggi untuk kepentingan pribadi,” tegas Irpanusir kepada media ini pada Rabu 28 Oktober 2020.

Pun begitu, Irpan masih optimis sidang paripurna hak angket DPR Aceh masih bisa dilajutkan.

“Insya Allah masih terus dilanjutkan, kita masih punya keyakinan teman-teman yang lain akan mau ikut paripurna untuk memenuhi quorum, kalau untuk syarat keputusan 2/3 sudah melebihi, tinggal saja yang 3/4 untuk quorum masih kurang. Kita kembalikan ke Banmus dulu, untuk diagendakan paripurna berikutnya, tentu setelah quorum terpenuhi yang 3/4, InsyaaAllah tetap lanjut,” kata Irpan optimis.

Terhadap adanya kelompok yang meragukan DPRA terhadap apa yang sudah dimulai, Irpan tak ambil pusing. Menurutnya awalnya bahkan banyak yang meragukan DPRA akan mampu sampai pada tahapan mengunakan hak iterpelasi, nyatanya DPRA sudah melampui tahapan tersebut.

“Yang meragukan gak apa-apa silakan aja, seiring waktu nanti akan terjawab, sama seperti orang-orang yang meragukan saat mau interpelasi, waktu juga menjawab bahwa itu sudah kita lakukan, tapi tentu semua nya tergantung kawan-kawan yang sudah menanda tangani, lanjut atau tidak, yang pasti untuk ukuran hari ini belum ada wacana untuk berhenti,’ kata Irpan kepada media ini beberapa waktu lalu.

Ketua Fraksi PPP Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Ihsanuddin Marzuki menilai Juru Bicara Hak Interpelasi dan Angket, Irfanusir kalau anggota DPRA yang tidak hadir dalam paripurna usul hak angket karena sudah disiram pundi-pundi merupakan pernyataan yang terlalu mengada-ngada.

"Soal ada tuduhan yang lain-lain itu terlalu mengada-ngada dari Jubir Hak Interpelasi, dan itu saya pikir terlalu naif," kata Ikhsanuddin, Rabu 28 Oktober 2020.

Menurut Ikhsanuddin, sikap Fraksi PPP terhadap hak interpelasi sudah jauh hari tidak sepakat dengan usulan itu. Sehingga ketidakhadiran saat paripurna menjadi alasan dari fraksi PPP.

"Kenapa tidak hadir dalam rapat paripuran, dari awal kami sudah tidak sepakat, sampai dengan hak angket pun kami tidak sepakat," tuturnya.[]

Komentar

  Loading...