KPU Minta Tahapan Pilkada Dihentikan, Komisi I DPRA: Pilkada Aceh Tetap 2022

KPU Minta Tahapan Pilkada Dihentikan, Komisi I DPRA: Pilkada Aceh Tetap 2022
Ilustrasi sidang DPR Aceh |Foto: detik.com
A A A

Banda Aceh, acehnews.id -- Ketua Komisi I DPRA Ridwan Yunus menilai perintah Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk menghentikan tahapan pemilihan tidak serta merta membuat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar tahun 2022 di Aceh berhenti.

Menurutnya, KPU hanya perangkat dan operator penyelenggara yang tidak memiliki hak untuk 'menterjemahkan' waktu pelaksanaan Pilkada.

"Mereka (KPU) itu kan perangkat penyelenggara, operator penyelenggara, bukan pengambil kebijakan menyangkut kebijakan Pilkada ada atau tidak. Jadi mereka tidak punya hak menafsirkan Pilkada pada 2022 atau 2024," ujar Ridwan saat dimintai tanggapannya mengenai perintah KPU untuk menghentikan tahapan pemilihan yang telah diputuskan KIP Aceh, Sabtu, 13 Februari 2021.

Ia pun menjelaskan hingga saat ini pihaknya masih memiliki pemahaman bahwa Pilkada Aceh mendatang tetap akan dilaksanakan pada tahun 2022.

"Hingga saat ini kita masih merujuk kepada UUPA Nomor 11 tahun 2006," tegas Ridwan.

Lebih lanjut dia mengatakan KPU tidak bisa menghentikan tahapan Pilkada sebagaimana yang termaktub dalam keputusan KIP Aceh Nomor I/PP.01.2-Kpt/11/Prov/I/2021.

Menurutnya, keputusan KIP Aceh itu merupakan sebuah produk hukum yang hanya bisa bisa dibatalkan oleh keputusan setingkat Perpu atau perintah pengadilan.

"Itu produk hukum. Mana bisa mentang-mentang ketua KPU menyuruh hentikan suatu produk hukum, produk aturan itu. Bukan suka-suka KIP ini buat tahapan. Harus tertib hukum lah," jelas dia.

Dia menambahkan KIP Aceh merupakan penyelenggara pemilihan di Aceh yang dilahirkan dari 'rahim' UUPA. Sejak dulu, kata Ridwan, Pilkada di Aceh selalu menggunakan dasar hukum UUPA, bukan merujuk pada UU nasional.

"Cuma sekarang ada gonjang ganjing sekarang tentang politik nasional. Cuma kita tidak mau masuk kesitu. Tapi bagi kita di Aceh ini harus merujuk ke UU Nomor 11 Tahun 2006," imbuh Ridwan.

"Bahwa UU Nomor 11 Tahun 2006 tidak mengatur secara jelas, itu iya. Tapi nanti aturan pelaksanaannya kan diatur lewat qanun," tambahnya.

Sebelum menutup penjelasannya, terkait surat KPU itu Ridwan mempersilahkan publik untuk menterjemahkan menurut versinya masing-masing. Namun, sambung dia, dirinya tetap berprinsip dan berpegang teguh pada aturan yang ada.

"Ada kejadian dan praktek yang sebelumnya terjadi juga seperti ini. Pemilu 2012 kan juga tidak mulus-mulus sekali. Kadang-kadang pusat memandang produk politik tidak semua mengerti," demikian Ketua Komisi I DPR Aceh Ridwan Yunus.

Komentar

  Loading...