KIP Aceh: Penetapan Tahapan Pilkada Merupakan Perintah UU yang Harus Dijalankan

KIP Aceh: Penetapan Tahapan Pilkada Merupakan Perintah UU yang Harus Dijalankan
Ilustrasi
A A A

Banda Aceh, acehnews.id - Ketua KIP Aceh Samsul Bahri mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebelum menetapkan tahapan Pilkada tahun 2022.

"Kami sudah berkoordinasi, menyurati, sudah hadir di KPU, menyerahkan dokumen-dokumen hasil FGD dan hasil dari pakar hukum. Kami sebelum menetapkan tahapan ini, telah membuat kajian dan tidak serta merta menetapkan tahapan," kata Samsul kepada acehnews.id. Rabu, 20 Januari 2021.

Dia menegaskan, KIP Aceh sangat menyadari bahwa KPU merupakan struktur di atasnya. Namun, keputusan untuk menetapkan tahapan Pilkada 2022 merupakan perintah UU yang harus dijalankan pihaknya.

"Dalam UU Pemerintah Aceh No 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa KIP Aceh menetapkan tahapan Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota setelah menerima ND akhir masa jabatan Gubernur. Pada pasal yang sama juga disebutkan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat Aceh setiap 5 tahun sekali," jabar Samsul.

Berdasarkan hal tersebut dan atas dasar kajian pakar hukum serta pemerhati pemilu, lanjut Samsul, pihaknya membuat keputusan terkait penetapan tahapan pilkada.

"Kami ini direkrut oleh DPRA dan kami tidak ingin disalahkan oleh rakyat Aceh. Wajar kan mereka meminta kami patuh pada UU," tukas Ketua KIP Aceh.

Mengenai himbauan Mendagri kepada Pemerintah Aceh yang meminta sebelum penetapan tahapan pilkada dikeluarkan dapat dikoordinasikan kepada Mendagri, KPU, dan DPR RI terlebih dahulu, Samsul menerangkan hal tersebut merupakan domain dari Pemerintah Aceh dan DPRA.

"Itu domainnya Pemerintah Aceh dan DPRA, tidak diminta KIP untuk berkoordinasi ke Mendagri. Itu harus dipahami. Mendagri membalas surat gubernur bahwa agar Pilkada Aceh berjalan aman dan damai, mohon berkoordinasi. Nah, Pemerintah Aceh dan DPRA baru berkoordinasi setelah tahapan kami tetapkan. Kami tidak mau dibenturkan dengan KPU. KPU adalah pimpinan kami," ujar Samsul.

Terkait kesiapan anggaran pelaksanaan tahapan pilkada, Samsul menjelaskan, Pemerintah Aceh telah berkomitmen terhadap hal tersebut.

"Rapat terakhir dengan DPRA, Pemerintah Aceh dan kami (KIP Aceh), mereka sudah mengatakan hari ini KIP Aceh menetapkan tahapan, langsung kami bahas (anggaran). Ada nomenklatur di kami untuk membahas itu," terang dia.

"Tugas KIP Aceh hari ini diperintahkan oleh UU menetapkan tahapan. Itu sudah kami tetapkan. Anggaran biarlah urusan Pemerintah dan DPR."[]

Komentar

  Loading...