Ini Kata Tito Karnavian Terkait Potensi Gangguan Pasca Pilkada

Ini Kata Tito Karnavian Terkait Potensi Gangguan Pasca Pilkada
Mendagri Tito Karnavian memberikan salam sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11/2020). Rapat itu membahasan data kependudukan dan data pemilih Pilkada Serentak 2020. ANTARA FOTO - Akbar Nugroho Gumay
A A A

Pasca pemungutan suara pemerintah memberikan perhatian kepada sejumlah daerah yang selisih suaranya berada di bawah 3 persen.

Jakarta, acehnews.id -- Pemerintah memberi perhatian khusus terhadap pelaksanaan pemlihan kepala daerah (Pilkada) di sejumlah daerah yang selisih suara antar perserta pemilihan berada di bawah 3 persen. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan langkah itu diperlukan untuk meminimalkan potensi gangguan baik berupa gangguan konvensional atau gugatan.

"Pasca pemungutan suara ada beberapa daerah yang perlu kita perhatikan, karena perolehan suaranya antara pasangan calon di bawah 3 persen," kata Tito di Komisi II, Selasa (19/1/2021).

Tito menjelaskan di level pemilihan gubernur atau pilgub ada 4 daerah yang menjadi perharian pemerintah. Pertama adalah pilkada di Kalimantan Selatan (Kalsel). Kedua, pilkada di Provinsi Jambi. Ketiga, pilkada di Sumatra Barat. Keempat, pilkada di Kalimantan Tengah.

Sementara di pemilihan wali kota, ada tiga daerah yang selesih suaranya di bawah 3 persen ketiganya yakni Kota Metro (Lampung), Samarinda, dan Kota Ternate.

"Ada 25 Kabupaten yang selisihnya di bawah 3 persen, di antaranya adalah Karimun, Sumba Barat, Mandailing Natal, Labuan Batu, Sumbawa dan Belu," imbuhnya.

Dalam catatan Bisnis, pelaksanaan Pilkada 2020 memang banyak mendapat banyak sorotan. Berbagai tuduhan mulai dari ketidaknetralan incumbent, pengerahan aparatur sipil negara, hingga politik uang atau money politics bermunculan usai gelaran pilkada usai.

Adanya dugaan kecurangan selama Pilkada 2020 kemudian memicu calon kepala daerah yang dinyatakan kalah untuk mengajukan gugatan perselisihan hasil Pilkada (PHPKada) ke Mahakamah Konstitusi (MK).

Data MK menunjukkan 136 permohonan perselisihan hasil pilkada (PHPKada) telah diajukan sejak pengumuman pleno hasil Pilkada 2020 oleh KPU di sejumlah daerah.

Adapun persidangan gugatan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKada) akan dimulai pada 26 Januari 2020.[]

Sumber:Bisnis.com

Komentar

  Loading...