GAR Keluarkan Perusahaan Sawit PT DPL dari Rantai Pasok TBS

GAR Keluarkan Perusahaan Sawit PT DPL dari Rantai Pasok TBSFoto: Walhi Aceh (2017)
Perusahaan minyak sawit Golden Agri-Resources Ltd (GAR) mengambil keputusan untuk mengeluarkan PT Dua Perkasa Lestari (DPL) dari rantai pasok tandan buah segar kelapa sawit sejak 6 Oktober 2020 lalu.
A A A

Banda Aceh, acehnews.id — Perusahaan minyak sawit Golden Agri-Resources Ltd (GAR) mengambil keputusan untuk mengeluarkan PT Dua Perkasa Lestari (DPL) dari rantai pasok tandan buah segar kelapa sawit sejak 6 Oktober 2020 lalu.

Kasus tersebut mulai mencuat sejak Agustus 2020 lalu, masyarakat bersama dengan LBH Banda Aceh dengan difasilitasi oleh Rainforest Action Network mengangkat kembali kasus ini melalui komplain pasar dan mendorong pemutusan rantai pasok oleh GAR sebagai perusahaan yang masih menerima pasokan dari PT DPL.

Langkah tersebut diambil karena PT DPL terbukti tidak patuh terhadap kebijakan dan komitmen nol deforestasi, nol pembangunan di lahan gambut dan nol eksploitasi yang telah ditetapkan oleh GAR.

Dari temuan tersebut terbukti bahwa PT DPL tidak patuh terhadap kebijakan dan komitmen tentang keberlanjutan lingkungan hidup, dan melanggar komitmen untuk tidak mengakibatkan konflik sosial, yang dalam hal kasus ini berakibat pada penyerobotan lahan masyarakat.

GAR menyatakan PT DPL sebagai perusahaan tidak patuh terhadap kebijakan GAR setelah sebelumnya GAR mengundang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh dalam diskusi pembahasan kasus perampasan lahan masyarakat di dalam konsesi PT Dua Perkasa Lestari (DPL) pada Pada Senin 9 September 2020 untuk mengklarifikasi temuan kasus perampasan lahan oleh PT DPL yang berada di Aceh Barat Daya.

“Keputusan ini menunjukkan bahwa PT. DPL memang sarat dengan masalah dan ini harus dijadikan sebagai pintu masuk baru bagi pemerintah terutama pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melakukan evaluasi terhadap PT. DPL dan segera menyelesaikan konflik lahan dengan masyarakat. Kami telah berikan semua bukti-bukti perampasan lahan yang dibutuhkan,” ungkap Syahrul selaku Direktur LBH Aceh pada Rabu 11 November 2020.

Berbagai upaya telah dilakukan masyarakat untuk merebut kembali lahannya, baik pada tingkat kabupaten, provinsi bahkan membawa kasus ini ke pemerintah nasional.

Namun penyelesaian konflik lahan ini, tak kunjung selesai. Sejak tahun 2015 LBH Banda Aceh telah melakukan advokasi masyarakat korban perampasan lahan akibat terbitnya HGU PT. DPL yang berada di Babahrot, Aceh Barat Daya pada tahun 2008/2009.

Hasil investigasi dan analisis LBH Banda Aceh menemukan bahwa jika dirunut berdasarkan sejarah penguasaan lahan, maka masyarakat telah terlebih dahulu menguasai lahan tersebut, hal ini bisa dibuktikan dengan adanya tanaman tua seperti mangga, rambutan, kuini, dan jengkol yang ditanam warga dengan umur tanam lebih dari 15 tahun.

“Ini menjadi bukti bahwa masyarakat mulai menanam di lahan tersebut sejak tahun 1992, kemudian pada tahun 1996-1998 konflik senjata di Aceh yang semakin parah membuat masyarakat memutuskan meninggalkan lahan,” kata Syahrul lagi.

Setelah masa perdamaian antara tahun 2005-2006, masyarakat kembali ke lahan tersebut guna mengelola lahan pasca damai, hal itu didukung oleh kebijakan bantuan modal bibit oleh pemerintah kabupaten Aceh Barat Daya saat itu.

Menurut Syahrul, setelah lahan dibersihkan oleh masyarakat bahkan sebagian masyarakat sudah melakukan penanaman, justru pada tahun 2008-2009 terbit HGU diatas lahan tersebut bahkan tanpa sepengetahuan masyarakat.

Akibatnya, sekitar 1000 petani kehilangan tanah garapannya dan dipaksa keluar hingga menggunakan alat negara atau aparat untuk mengancam masyarakat. Setidaknya masing-masing petani kehilangan 2 hektar wilayah kelolanya.

“Ini merupakan kejanggalan, dan pelanggaran prosedur rantai perizinan yang tidak dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan, bisa dipastikan tidak akan terbit HGU tersebut kecuali melalui ganti rugi atau ada perjanjian lain dengan masyarakat,” tegas Syahrul.

Pun begitu, kata Syahrul masyarakat terus berjuang untuk mempertahankan hak atas tanah yang telah dikuasainya sejak lama.

Seharusnya negara hadir untuk menjamin pengelolaan tanah untuk masyarakat, bukan malah memberi lahan dalam skala besar untuk dikuasai secara individu.

“Seharusnya lahan tersebut dikuasai dan dikelola oleh masyarakat, sehingga ada 1000 orang warga masyarakat yang bisa memiliki sumber ekonomi sendiri sebagai petani,” tegsnya.[]

Komentar

  Loading...