Fenomena “PNS Hantu”, Gaji Dibayar Orangnya Gak Ada, Kemana Uangnya?

Oleh: Edo Juvano

Fenomena “PNS Hantu”, Gaji Dibayar Orangnya Gak Ada, Kemana Uangnya?
A A A


BELAKANGAN terdengar kabar bahwa ada “PNS hantu” yang terdaftar dan menerima gaji namun keberadaannya dipertanyakan. Uangnya kemana tuh ya?

Pegawai negeri sipil (PNS) adalah salah satu profesi favorit di Indonesia, tak sedikit masyarakat yang menaruh minat pada profesi ini. Oleh karenanya, banyak orang yang melakukan berbagai cara untuk menjadi abdi negara. Namun belakangan terdengar kabar bahwa ada “PNS hantu” yang terdaftar dan menerima gaji namun keberadaannya dipertanyakan alias fiktif. 

Hal ini dikonfirmasi oleh Bima Haria Wibisana selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ia membenarkan informasi yang beredar perihal data PNS palsu yang terdaftar. Hal mengejutkan ini baru diketahui pada saat dilakukan pendataan ulang. 

“Masih banyak yang perlu dimutakhirkan, dilengkapi, bahkan masih banyak juga data-data yang palsu,” kata Bima dikutip dari kanal YouTube resmi BKN, Senin (24/5).

Data PNS yang “misterius” jumlahnya gak main-main. Masih menurut penuturan Bima, ada sekitar 97.000 data PNS fiktif. Ini artinya, pemerintah selama ini bayar gaji ke puluhan ribu PNS tersebut, tapi setelah ditelusuri orangnya tidak ada.

“Pada 2014 kita melakukan kembali pendataan ulang PNS tapi saat itu kita sudah melakukannya melalui elektronik dan dilakukan oleh masing-masing PNS sendiri. Ternyata hampir 100.000 tepatnya 97.000 data itu misterius. Dibayarkan gajinya, iuran pensiun, tapi tidak ada orangnya,” jelas Bima.

Sejak Merdeka, Data ASN Baru Dimutakhirkan Dua Kali

Data aparatur sipil negara (ASN) termasuk PNS bisa dibilang jarang diperbarui. Buktinya, Bima mengatakan bahwa data aparatur sipil negara (ASN) baru dimutakhirkan dua kali sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan.

“Sejak merdeka kita baru dua kali memutakhirkan data ASN. Pertama tahun 2002 itu dilakukan melalui daftar ulang PNS dengan sistem yang masih manual. Kemudian pada 2014 kita melakukan kembali pendataan ulang PNS, tapi saat itu kita sudah melakukannya melalui elektronik,” kata Bima. 


Sejak 2014, database PNS disebut jadi lebih akurat karena melalui elektronik, meskipun masih banyak juga yang belum mendaftar ulang data diri sehingga banyak yang fiktif. Beberapa tahun setelahnya baru mulai banyak PNS yang mengajukan diri untuk mendaftar ulang.

BKN mengklaim pihaknya menginisiasikan program bernama Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) guna memperbaiki data. Tujuannya agar PNS bisa memperbarui data tiap waktu lewat aplikasi yang bernama MYSAPK. Diharapkan, PNS bisa melakukan perubahan data secara mandiri tanpa menunggu BKN.

Dalam rangka pemutakhiran data secara mandiri ini, setiap PNS diminta mencantumkan email resmi atau kantor supaya tidak tercampur dengan pekerjaan pribadi lainnya. Selain itu, PNS juga diminta untuk tidak sering gonta-ganti nomor telepon yang tercantum dalam MYSAPK.

“Kita lakukan tidak secara berkala, tapi setiap waktu dan dilakukan oleh masing-masing PNS/ASN karena orang yang paling berhak atas datanya adalah PNS yang bersangkutan,” pungkas Bima.


Pada 2016, BKN bekerja sama dengan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Hasilnya, terungkap keberadaan 2.357 PNS terpidana korupsi yang masih berstatus aktif. Selain itu, ditemukan pula 7.749 PNS yang terlibat tindak pidana korupsi, bahkan 2.674 di antaranya mendapat vonis berkekuatan hukum tetap.

Untuk mengatasi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri PAN-RB Syafruddin, dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB). Dengan adanya SKB ini, kepala daerah atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah dan pusat bisa menggunakannya sebagai pedoman dalam menangani PNS yang telah divonis bersalah dan berkekuatan hukum tetap dalam kasus tipikor.[]

Sumber:Opini.id

Komentar

  Loading...