Dasar Anggaran Pilkada Serentak 2022 Dinilai Masih Bermasalah

Dasar Anggaran Pilkada Serentak 2022 Dinilai Masih Bermasalah
A A A

Banda Aceh, acehnews.id – Setelah KIP Aceh menetapkan tahapan Pilkada Aceh tahun 2022, polemik dasar hukum penggunaan anggaran Pilkada Aceh 2022 yang dinilai masih belum jelas atau kabur. Banda Aceh, Selasa 26 Januari 2021.

Melalui Surat keputusan KIP Aceh nomor: 1/PP.01.2-KPT/11/Prov/i/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota,

Peneliti Jaringan Survei Inisiatif (JSI), Aryos Nivada mengatakan, dasar hukum pendanaan pilkada Aceh yang dimaksud seperti standar biaya penyelenggaraan untuk pelaksaaan Pilkada tahun 2022.

“Bila melihat SK Tahapan KIP Aceh, penandatangan naskah hibah perjanjian daerah (NHPD) ditandatangani paling lambat April 2022.  Namun usulan anggaran tersebut belum jelas standar biayanya. Menggunakan dasar hukum apa? Apa dasar hukum penganggaran pilkada serentak tahun 2020 yang dijadikan acuan bagi pelaksanaan pilkada Aceh tahun 2022?,” jelas Aryos.

Menurutnya, usulan anggaran pilkada tersebut memuat beragam item pendanaan, seperti standar biaya honorarium badan adhoc, standar harga dan biaya barang, logistik dan sebagainya.

Dalam hal itu, seharusnya KIP Aceh menunggu tahapan pilkada 2022 dari KPU.  Sebab menurutnya, KPU akan mengeluarkan Peraturan KPU yang menjadi dasar acuan pendanaan Pilkada seperti pada Pilkada serentak tahun 2017.

“Usulan anggaran tersebut kemudian menjadi dasar bagi penetapan peraturan gubernur Aceh tentang standar pilkada Aceh. Namun sebagaimana diketahui bahwa hingga kini belum keluar Pergub Aceh tentang standar biaya pelaksanaan Pilkada Aceh Tahun 2022.  Padahal Pergub standar biaya Pilkada Aceh merupakan kewajiban sebagaimana  diatur Permendagri Nomor 54 Tahun 2019,” ujar akademisi USK tersebut.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Permendagri 54 Tahun 2019 disebutkan: Pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan pemungutan suara serentak pada tanggal dan bulan yang sama dengan Pemilihan bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, dilakukan Pendanaan Kegiatan Pemilihan bersama antara provinsi dengan kabupaten dan/atau kota yang bersangkutan.

Pendanaan Kegiatan Pemilihan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional sesuai dengan beban kerja masing-masing daerah.

Beban kerja masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disepakati bersama antara gubernur, bupati dan/atau wali kota yang ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Independen Pemilihan (KIP) se-Aceh telah menyepakati Pilkada Aceh digelar pada 2022. Tahapan Pilkada di Aceh rencananya dimulai pada April 2021 dan pencoblosan dijadwalkan pada 17 Februari 2022.[]

Komentar

  Loading...