Covid-19 di Aceh, Apa kabar ?

Oleh: Raihana Diani, (Ibu rumah tangga, Warga Aceh)

Covid-19 di Aceh, Apa kabar ?
Keluarga Covid-19, (Ilustrasi: Afrizal Saiful Mahbub - radarkediri.id)
A A A

Oleh: Raihana Diani, (Ibu rumah tangga, Warga Aceh)

TIGA minggu lalu saya mendapat telpon dari seorang kawan. Dia bercerita tentang adiknya yang positif COVID 19, dan kepanikan melanda, khawatir akan kemungkinan tertular.

Ibu nya menolak untuk tes karena khawatir malu dengan tetangga, serta kekhawatiran kalau hasilnya akan positif. Selain soal psikologis, mahalnya biaya untuk melakukan tes mandiri juga sangat membebani.

Biaya rapid test, Rp. 200.000 dan swab Rp. 1.500,000 di Unsyiah. Sedangkan di RSUZA, rapid tes Rp. 650.000 dan swab Rp.1.500,000.

Angka positif covid 19 terus melesat di bandingkan satu bulan yang lalu. Data yang di publikasikan oleh dinas kesehatan Aceh, 2257 kasus positif,  2569 Orang Dalam Pemantauan, 318 Pasien Dalam Pengawasan,  per 9 September 2020.

Tentu jumlah ini bisa kita kali tiga, dengan asumsi sedikitnya tes yang di lakukan di Aceh, serta begitu liarnya perkongkowan temu muka di kafe kafe dan warkop.

Belum lagi perilaku apatur pemerintah yang tidak memberikan contoh “sosial distansing’ kepada masyarakat. Sebagai contoh, ketika PLT hadir dan membuka secara resmi sebuah kafe di Kawasan Banda Aceh.

Secara nasional angka positif  telah mencapai lebih dari 200,000. Angka ini pun masih dengan kapasitas tes yang rendah. Kota kota besar seperti Jakarta dan  Surabaya telah manjadi zona merah sejak beberapa bulan lalu.

DKI Jakarta pun sudah mengumumkan akan melakukan rem darurat, kembali akan menerapkan PSBB.  

Surabaya yang pada beberapa bulan lalu sangat gencar melakukan gerak cepat tanggap untuk melawan covid 19, kini sudah kewalahan. Jumlah kasus positif terus meningkat, rumah sakit penuh, fasilitas tidak memadai,  dokter dan tenaga kesehatan hampir menyerah.

Bagaimana dengan Aceh?

Momentum pencegahan covid 19 di lewatkan begitu saja oleh pemerintah Aceh. Masih segar di ingatan ketika kepulangan mahasiswa dari Wuhan pertengahan Februari lalu. Tentu masyarakat bahagia ketika PEMDA Aceh bahkan menanggung biaya kepulangan dan memastikan mereka kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat.

Tetapi apakah momentum tersebut dipergunakan untuk menyusun strategi pencegahan dan skenario untuk menyelamatkan rakyat dari Covid 19? Alih alih, malah hanya jadi seremoni saja.

Organisasi ikatan Dokter Indonesia saat itu berinisiatif melibatkan mahasiswa yang baru pulang dari Wuhan untuk mensosialisasikan virus corona kepada paramedis dan dokter di Aceh, seperti yang di beritakan Kumparan.com. Tetapi kita tidak mendengar dan melihat  strategi dan aksi pemerintah Aceh saat itu.

Akhir Maret, kasus positif COVID 19 pertama terdeteksi di Aceh. Hasil SWAB di ketahui setelah almarhum di kebumikan. Pun demikian, pemakaman tetap dilakukan sesuai dengan protokol jenazah covid 19.

Setelah itu keluar maklumat jam malam yang bertahan selama satu minggu, setelah nya di cabut. Sayup terdengar, pencabutan jam malam ini karena kencangnya kritikan netijen di lini sosial media.

Saran untuk menutup sementara perbatasan, di jawab dengan jam malam. Tentu saja kebijakan tersebut di anggap tidak punya landasan, seolah virus ini hanya bergentanyangan di malam hari. 

Tak lama setelah itu, Aceh mendapat apresiasi sebagai salah satu daerah terbaik dalam hal penanganan covid 19. Kita pun bingung, apa tolak ukur nya, tetiba dianggap sangat baik dalam penanganan COVID 19. Padahal yang masyarakat tau hanya kampanye pemakaian masker saja.

Seminggu yang lalu, PEMDA Aceh kembali meluncurkan program populis Gebrak Masker. Mengirimkan beserta arak arakan, para tukang kampanye dan bagi bagi masker ke berbagai daerah kabupaten kota.

Entah analisa apa yang dipakai, sehingga kesimpulannya adalah gebrak masker dengan cara seperti itu. Lantas apa gunanya struktur pemerintahan kabupaten, kecamatan dan desa.

Jangan tanya berapa dana yang dihabiskan untuk kegiatan tersebut. Aksi  yang harusnya sudah dilakukan semenjak Februari, dilakukan ketika kasus positif bahkan sudah mencapai angka dua ribu lebih.

Transmisi lokal sudah menyentuh ruang ruang keluarga yang lebih kecil. Virus ini semakin dekat dengan kita. Beberapa bulan yang lalu, kita masih berpikir aman tinggal di kampung, karena minimnya keluar masuk orang dari kota. Paska mudik lebaran, situasi berubah.

Banyak masyarakat di kampung yang sakit, menunjukkan gejala COVID 19, tapi tidak mau melakukan rapid tes. Selain  karena mahal, juga tidak percaya terhadap virus ini.

Ternyata tes covid gratis hanyalah gombal belaka dari pemerintah Aceh. Bahkan alat tes saja tidak cukup.

Walaupun sudah agak terlambat, saat nya melakukan tes massal gratis  dan tracing atau pelacakan kontak seperti yang di anjurkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Dua hal ini sangat penting untuk menghambat lajunya penularan virus. Fasilitas kesehatan yang memadai dan tempat khusus untuk tenaga kesehatan. Berikan perhatian dan akses untuk keluarga nakes.

Sehingga mereka bisa bekerja maksimal dan tidak perlu mengkhawatirkan keluarganya. Perketat perbatasan untuk sementara waktu, kecuali untuk kebutuhan logistik. Selain itu memberikan tunjangan kepada masyarakat miskin di tengah kondisi darurat kesehatan dan ekonomi.

Karena mereka lah yang lebih merasakan dampaknya secara ekonomi. Ketika yang kaya masih bisa isolasi mandiri dengan nyaman dan penuh stok makanan, yang miskin masih harus memikirkan apa yang akan di makan anaknya jika dia tidak bisa bekerja.

Untuk semua itu, saya mempertanyakan dimana dan kemana dana refocusing 2,3 Trilyun itu? benarkah ada? jangan jangan hanya di atas kertas saja dan yang penting jadi headline di media, memberi harapan palsu kepada masyarakat. Jangan hanya menyalahkan kebebalan masyarakat, atas ketidakbecusan aksi pemerintah.

Saya jadi teringat kata presiden Ghana “ kita tahu bagaimana menghidupkan kembali ekonomi, tapi kita tidak tahu bagaimana menghidupkan kembali orang mati”.[]

Komentar

  Loading...