Covid-19 dan Ancaman Lebaran yang Hampa

Covid-19 dan Ancaman Lebaran yang Hampa
Ilustrasi
A A A

 

Oleh : Ina Yatul Ulya (Mahasiswa  Jurusan Statistika, Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh)

MUDIK merupakan istilah yang lazim didengar kerap menjelang lebaran. Istilah ini berasal dari bahasa Jawa yang memiliki akronim ‘mulih dilik’.

Bahwasanya mudik ialah momentum yang dimanfaaatkan untuk kembali ke kampung halaman saat liburan panjang atau libur lebaran.

Tradisi ini sudah sangat akrab dengan budaya masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh perantau atau pekerja migran yang berada di kota besar.

Namun, di tengah pandemi virus corona atau lebih dikenal dengan COVID-19 masih enggan mereda. Data terbaru disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto kepada publik via siaran langsung di YouTube BNPB Indonesia, Sabtu (11/4/2020).

“Hingga kini jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 3.842 kasus. Jumlah pasien meninggal dunia menjadi 327 kasus. Maka tingkat kematian kasus positif COVID-19 di Indonesia menjadi 8,51%. Jumlah orang yang sembuh ada 286 orang,” ujar Yuri.

Dari data tersebut jika dibandingkan dengan data pada Jumat (10/4) mengalami peningkatan yang signifikan.

Hal tersebut memacu pemerintah Indonesia menganjurkan untuk tidak mudik agar dapat mengantisipasi penyebaran wabah virus ini.

Pada Kamis, 9 April 2020 melalui Telekoferensi dari Istana Merdeka, Jakarta.  Presiden RI Joko Widodo menyampaikan dua alasannya tidak segera melarang masyarakat untuk mudik.

“Kelompok pertama warga yang terpaksa mudik karena masalah ekonomi setelah diterapkan social distancing dan kelompok kedua ialah warga yang menjadikan mudik sebagai tradisi puluhan tahun,” ujar Jokowi.

Alasan Jokowi tersebut, penulis menganggap bahwa pemerintah gamang dalam membuat kebijakan mengenai larangan mudik.

Namun, beda halnya dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin malah berjanji mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa mudik di tengah wabah virus ini hukumnya haram.

Bagaimana sikap pemerintah Aceh pasal mudik di tengah wabah virus corona ini? Data mengenai Covid-19 di Aceh disampaikan oleh Juru Bicara COVID-19 Aceh, Saifullah Abdulgani, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (8/4/2020).

"Kasus meninggal dua orang, tapi yang positif COVID-19 satu orang di Aceh. Hingga hari ini, jumlah orang dalam pemantauan (ODP) 1.304 orang. Selain itu, terdapat 58 orang PDP. Jumlah kasus positif COVID-19 di Aceh tetap hingga saat ini jumlahnya lima kasus," kata Saifullah.

Dari data diatas, Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah ikut risau mengenai mudik. Pada Kamis (9/4/2020), Banda Aceh oleh Agus Setyadi melalui detik.com mengabarkan bahwa Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah meminta masyarakat Aceh yang merupakan perantau agar tidak mudik di tengah pandemi virus ini.

“Saya ingin jelaskan bahwa  mudik dilarang atau diizinkan itu tidak boleh secara represif,” ujar Nova.

 

Tanggapan Nova mengenai mudik dapat penulis simpulkan bahwa beliau tidak melarang ataupun memperboleh mudik, tetapi beliau hanya mengimbau untuk tidak melakukan mudik dengan meminta masyarakat yang ingin mudik memikirkan orang tua di kampung agar tidak membawa pulang virus ini karena secara tidak sengaja akan tertular pada kerabat mereka di kampung.

Masih membahas wilayah Aceh yaitu Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan Terletak diperbatasan Aceh-Sumatera Utara.

Pada Kamis (9/4/2020) oleh Asrul melalui Aceh Journal National Network (AJNN) mengabarkan bahwa Bupati Aceh Tamiang, Mursil bersama Direktur Polair Polda Aceh, Kombes Jemmy Rosdiantoro melakukan patroli udara menggunakan helikopter menyusuri garis pantai mulai dari perbatasan Pangkalansusu, Sumatera Utara hingga Langsa.

“Lautnya cukup luas sekali, harus ada penambahan kapal,”kata Jemmy.

Dari ucapannya diatas, ia juga menegaskan bahwa ia mendukung penuh kebijakan Pemkab Aceh Tamiang dalam mengawasi perbatasan kawasan pesisir ini untuk mendeteksi adanya pemudik maupun pendatang dari luar Aceh melalui jalur tikus yaitu melewati pantai secara illegal.

               

Tanggapan penulis mengenai mudik di tengah pandemi COVID-19 ini yaitu penulis sejutu dengan tanggapan Presiden RI Joko Widodo dan tanggapan Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, namun penulis kurang setuju dengan tanggapan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang mendorong MUI untuk mengeluarkan fatwa bahwa mudik hukumnya haram jika dilakukan ditengah wabah virus ini.

Alasan penulis kurang setuju mengenai hal tersebut yaitu sebagaimana yang dikatakan Presiden RI Joko Widodo bahwa ada dua kelompok yang mengharuskan mereka untuk tetap melakukan mudik di tengah wabah virus ini.

Sangat disayangkan pula bagi kelompok yang harus mudik dikarenakan faktor ekonomi akibat diterapnya social dinstancing, Tetapi solusi dari pihak pemerintah sudak baik yaitu dengan menyalurkan bantuan berupa bantuan sosial kepada masyarakat wilayah JABODETABEK agar keinginan mereka untuk mudik bisa ditunda hingga wabah virus ini berakhir.

Menurut penulis, boleh saja MUI mengeluarkan fatwa bahwa mudik saat ini hukumnya haram jika yang melakukan mudik ialah orang yang sudah mengetahui bahwa dirinya terjangkit virus. Jika tidak begitu, bagaimana dengan nasib mereka di kota besar yang menahan kelaparan karena krisis ekonomi akibat diterapnya social distancing?

Apakah mereka tinggal diam saja dan mematuhi fatwa tersebut sedangkan mereka sendiri belum mengetahui apakah mereka sudah terjangkit virus ini atau tidak yang menjadi alasan untuk tidak mudik lebaran tahun ini?

Penulis sangat setuju dengan tanggapan Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah yang mengimbau untuk tidak melakukan mudik, tetapi juga tidak melarang ataupun memperboleh mudik secara represif.

Beliau juga meminta masyarakat yang ingin mudik agar dapat mempertimbangkan terlebih dahulu keinginannya tersebut, tetapi jika memang mengharuskan untuk mudik, maka mudik dapat dilakukan dengan tetap menerapkan sistem jaga jarak.

Sebaiknya menggunakan kendaraan pribadi dan tetap menjaga kesehatan selama mudik, seperti memakai masker, mencuci tangan, mengatur pola tidur, dan mengonsumsi makanan yang sehat guna mempertahankan sistem imun, sehingga tidak rentan terkena virus.

Penulis juga setuju pada sikap yang diambil oleh Pemkab Aceh Tamiang yaitu melakukan pengawasan ketat di perbatasan pesisir Aceh Tamiang untuk mendeteksi adanya pemudik maupun TKI melalui jalur tikus secara illegal.               

Dimana hal tersebut merupakan salah satu cara untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19. []

Komentar

  Loading...