Auzir Fahlevi: Calon Wakil Gubernur Aceh Hak Partai Politik Pengusung Irwandi-Nova

Auzir Fahlevi: Calon Wakil Gubernur Aceh Hak Partai Politik Pengusung Irwandi-Novaacehnews.id| istimewa
Ketua LSM GeMPAR Aceh Auzir Fahlevi SH
A A A

 Banda Aceh, acehnews.id -- Posisi jabatan Wakil Gubernur Aceh yang ditinggalkan Nova Iriansyah yang kini telah dilantik menjadi Gubernur Aceh definitif merupakan hak mutlak partai politik pengusung Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, saat maju pada Pilkada 2017 lalu.

Praktisi hukum dari LSM Gerakan Masyarakat Partisipatif (GeMPAR) Aceh Auzir Fahlevi SH dalam rilis yang diterima acehnews.id, Selasa 10 November 2020 mengatakan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dijelaskan, pasal 54 ayat 3 UUPA sangat jelas disebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan, Gubernur/Bupati/Walikota mengusulkan dua orang calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRA atau DPRK berdasarkan usulan partai politik atau gabungan partai politik, atau partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur,Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

"Jadi secara otomatis tentunya secara aturan Undang-Undang maka Partai Politik atau gabungan partai politik pengusung yang memiliki hak dan otoritas untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Gubernur Aceh sisa periode 2017-2022," katanya.

Bahkan kata Auzir, pasal 176 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga mengatur tentang hal tersebut yaitu apabila Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan maka pengisian wakil kepala daerah itu dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung, lalu partai politik pengusung mengusulkan dua orang nama calon Wakil Gubernur,Wakil Bupati dan Wakil Walikota kepada DPRD melalui Gubernur, Bupati atau Walikota untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

"Jadi sangat aneh kalau ada pihak-pihak tertentu yang mencoba menarik figur atau nama politisi lain di luar ranah partai politik pengusung Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah," ujarnya.

Menurut dia, Gubernur Nova harus mampu berperan dan membangun komunikasi yang baik dengan partai pengusung lainnya supaya stabilitas pemerintahannya ke depan lebih kondusif.

"Tidak ada salahnya jika memperioritaskan calon Wakil Gubernur itu dari kalangan PNA untuk kondusifitas iklim pemerintahan dan politik ke depan," kata Auzir Fahlevi SH.

Komentar

  Loading...