Anggaran Pokirnya Dijegal, DPRA: Ada Upaya Untuk Mempermalukan Kami

Anggaran Pokirnya Dijegal, DPRA: Ada Upaya Untuk Mempermalukan KamiFoto: Usman Hadi/detikcom
Ketua Komisi II DPR Aceh, Irfannusir.
A A A

Banda Aceh, acehnews.id  -- Selain mempertanyakan 'anggaran siluman' yang nangkring dalam dana pokir anggota DPRA, Ketua Komisi II Irfannusir juga menduga ada upaya dari pihak tertentu yang ingin 'mempermalukan' anggota dewan di mata publik lèwat 'penjegalan' dana aspirasi.

"Kemungkinan ada grand skenario untuk mempermalukan anggota DPRA di mata publik. Kita tidak merasa pernah membahas 2,7 T aspirasi anggota DPRA. Sebetulnya kita senang kalau angka itu riil, ini masalahnya usulan itu tidak ada dari DPRA," pungkas Irfan.

Ia menambahkan kegiatan pokir ini merupakan usulan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Agar ini terakomodir, sambungnya, seluruh syarat yang diminta oleh pemerintah dipenuhi.

"Misalnya, untuk pengadaan penggemukan kerbau, sapi, kambing, ayam, bebek sebagainya. Untuk memperoleh bantuan ini, penerima bantuan harus membentuk kelompok yang memenuhi aspek legalitas seperti adanya akte notaris dan SK Kemenkumham," kata dia.

Seluruh syarat yang dimaksud, tambahnya, telah dipenuhi oleh kelompok-kelompok itu. Tak jarang, kata Irfan, para anggota kelompok harus 'patungan' untuk mempersiapkan syarat-syarat tersebut.

"Tau tau keluar surat pembatalan pokir oleh Kemendagri. Coba bayangkan, akhirnya anggota DPR seperti mem PHP masyarakat. Mau kemana kami taruh muka kami ketika ini dibatalkan sepihak oleh eksekutif. Kan sayang mereka. 1 notaris saja sampe 2 hingga 2,5 juta mereka buat," keluh Irfan.

Sebelum menutup obrolan, Irfannusir berharap pihak Kemendagri dapat meninjau ulang rekomendasi pembatalan itu, sehingga masyarakat tidak menjadi korban PHP.

"Kami tidak memiliki kepentingan sedikitpun atas program pokir itu karena teknis pelaksanaannya dilaksanakan oleh dinas terkait," demikian Ketua Komisi II DPRA Irfannusir.

Seperti yang telah diketahui, Kemendagri telah melakukan evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2021. 

Dalam surat keputusannya tentang evaluasi raqan APBA 2021 pada halaman 78 poit (e) bahwa Pokir-pokir DPRA sebesar Rp2,7 triliun yang tidak sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dilarang dimasukan ke dalam Qanun APBA 2021.

“Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRA Rp2.742.000.OO0.0O0,00 atau 16,14% dari  total  belanja daerah dalam Rancangan Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2O21, dilarang untuk dianggarkan dalam Rancangan Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2021, apablla alokasi anggaran tersebut tidak melalui tahapan sebagaimana maksud dalam Pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,” tulis Keputusan Mendagri dalam dokumen hasil evaluasi Raqan APBA 2021, hari ini, Kamis, 7 Januari 2021.[]

Komentar

  Loading...